24 Gubernur Bakal Diganti ASN, Azyumardi: Indikator Kemunduran Demokrasi
PRANUSA.ID — Masa jabatan 24 gubernur dari 34 provinsi di Indonesia akan segera berakhir pada tahun 2022.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024.
Kekosongan jabatan itu nantinya bakal diisi oleh para Aparatus Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menanggapi hal itu, cendekiawan muslim, Azyumardi Azra menilai kebijakan tersebut telah mencederai demokrasi Indonesia.
“Ini salah satu indikator kemunduran demokrasi,” kata Azyumardi dalam diskusi daring, dikutip PranusaID, Sabtu (19/2).
“Kalau disebut orang sebagai democracy decline, democracy backsliding, flawed democracy, ini salah satu indikatornya,” tambahnya.
Dia menjelaskan, yang paling pokok dari demokrasi sebenarnya adalah regular election. Namun, jika diotak-atik, maka akan muncul komplikasi.
“Dipindah-pindahkan, kemudian dalam rangka itu diangkat penjabat, itu menimbulkan banyak komplikasi,” ujarnya.
Azyumardi mengatakan penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah oleh presiden juga akan menghilangkan kedaulatan rakyat. Menurutnya, rakyat tidak bisa lagi memilih pimpinan daerah masing-masing.
Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.
