98 Persen Warga DKI Dilindungi BPJS Kesehatan, Anies: Melebihi Target RPJMN 2024

pranusa.id April 22, 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Andika Prasetia/detik.com)

PRANUSA.ID — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan ada sebanyak 11.038.892 jiwa atau 98 persen warganya yang sudah dilindungi BPJS Kesehatan.

“Ini melebihi dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2024. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi se-Indonesia yang sudah mencapai target nasional 2024,” kata Anies dalam unggahannya di akun Instagram @aniesbaswedan, Kamis (22/4/2021).

Anies menyebut DKI Jakarta yang sudah mencapai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC) tidak terlepas dari kolaborasi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Pada November 2017 baru 79 persen warga Jakarta terlindungi BPJS. Sejak tahun 2018, kita telah memasukkan pelaksanaan JKN sebagai prioritas di Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta,” tutur dia.

Ia kemudian mengapresiasi seluruh jajaran Pemprov DKI dan BPJS Kesehatan yang sudah turut memastikan kesehatan seluruh warga DKI Jakarta terlindungi dengan JKN.

Apresiasi itu diberikan juga kepada Dinas Kesehatan atas kinerjanya dalam mengelola data pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang didaftarkan Pemprov DKI Jakarta.

“Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi memastikan pekerja di wilayah DKI Jakarta sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Juga Dinas Sosial dalam pengelolaan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK),” paparnya.

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memastikan setiap peserta yang terdaftar mempunyai NIK yang valid, serta peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menyebarluaskan informasi tentang Program JKN-KIS,” lanjut Anies.

Selain itu, Anies menilai produktivitas warga DKI Jakarta akan turut meningkat dengan terjaminnya akses, fasilitas, dan tercukupinya kebutuhan kesehatan.

“Melalui program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, merupakan langkah strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan tidak ada hambatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk yang membutuhkannya,” ungkap dia.

Penulis: Bagas R.
Editor: Jessica C. Ivanny

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Bedah Buku “Legislative Inaction”: Menyoroti Lemahnya Peran Legislatif di Indonesia
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Social Movement Institute (SMI) menggelar kegiatan bedah…
Kesaksian Dosen di Sidang MK: Gaji Pokok Di Bawah UMK, Hingga Terpaksa Jualan di Car Free Day
JAKARTA, PRANUSA.ID — Kisah memilukan diungkapkan oleh Imam Ahmad, seorang…
Ketua Komisi VIII DPR RI Buka Peluang RUU Pidana LGBT, Sebut Perilaku Menyimpang sebagai Ancaman Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang…
Aksi “Ibu Berisik” di Bundaran UGM: Suarakan Persoalan Inflasi hingga Pajak Mencekik
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID – Komunitas Ibu Berisik menggelar aksi damai dan…
Ribuan Pelayat Tuntut Balas Dendam ke AS dan Israel Atas Kematian Ayatollah Ali Khamenei
TEHERAN, PRANUSA.ID – Ribuan pelayat memadati upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi…