Anies Ketahuan Kelebihan Bayar Proyek Lagi, PDIP Heran BPK Beri Predikat WTP

PRANUSA.ID– Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, mengaku heran dengan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang diberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Ia heran, lantaran BPK sendiri sebenarnya sudah dua kali menemukan Gubernur Anies Baswedan kelebihan dalam membayar proyek. Tercatat, dalam dua tahun terakhir ditemukan Anies kelebihan membayar pembinaan alat pemadam kebakaran senilai Rp6,5 miliar dan subsidi kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) senilai Rp415,922 miliar.

Oleh karena itu, Gembong pun menuturkan, seharusnya dengan predikat WTP, pengelolaan keuangan Jakarta sudah bisa dinilai baik. Namun yang terjadi saat ini masih saja ditemukan kejanggalan.

“BPK sudah memberi WTP ke DKI, artinya segala pengelolaan keuangan sudah dinyatakan beres sesuai dengan aturan yang ada tetapi dalam perjalan ditemukan sama seperti tahun kemarin yang Damkar terus tahun ini Transjakarta. Ini kan lucu,” ujar Gembong dilansir dari Suara, Rabu (14/7/2021).

Melihat fenomena kelebihan bayar proyek itu, Gembong dengan tegas menilai status WTP hanya semacam formalitas yang digunakan untuk pencitraan. Ia pun lantas mengkritik kinerja BPK yang masih saja mengeluarkan predikat WTP pada Pemprov DKI yang menurutnya masih bermasalah dalam pengelolaan keuangan.

“Ini kan WTP seolah-olah buat gagah-gagahan aja itu. Kalau yang ngasih WTP itu bukan BPK okelah kita ngerti. Nah di sini kan WTP itu dikeluarkan BPK juga. Lah status WTP ini opo?” ujar Gembong.

Ia pun meminta agar temuan BPK ini menjadi bahan evaluasi bagi Anies dan jajarannya. Ia tak ingin ke depannya hal ini kembali terulang dan membuat rugi warga Jakarta.

“Semua keuangan daerah itu harus dikelola dengan baik dipertanggungjawabkan dengan baik, ini duit rakyat,” pungkasnya.

 

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny