Formappi Kritik Keras Pengesahan RKUHP Hanya Dihadiri 18 Anggota DPR

pranusa.id December 10, 2022

Ilustrasi: bisnis.com

PRANUSA.ID — Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengkritik keras pengesahan Revisi KUHP yang hanya dihadiri 18 anggota DPR secara fisik di rapat paripurna pada 6 Desember lalu.

Di satu sisi, RKUHP dianggap penting oleh pemerintah dan DPR. Di sisi yang lain, hanya sedikit anggota DPR yang hadir saat RKUHP disahkan menjadi undang-undang.

“Kalau mereka menganggap penting, kenapa hanya 18 orang di ruangan rapat paripurna pengesahan RKUHP? Apakah banyaknya anggota yang tidak hadir justru membuka kedok jika DPR sendiri sesungguhnya main-main saja dengan RKUHP ini?” kata Peneliti Formappi Lucius Karus, Jumat (9/12/2022).

Lucius menilai kehadiran fisik dalam rapat paripurna merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap suatu agenda.

Jika melihat jumlah anggota DPR yang hadir begitu sedikit dalam paripurna, Lucius menyimpulkan bahwa anggota DPR tidak menghargai RKUHP.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (6/12) lalu, hanya 18 anggota DPR secara langsung. Ada 108 orang hadir secara virtual dan 164 orang izin.

Lucius curiga anggota DPR yang tidak hadir tak mau mendapat stigma buruk dari publik jika terlibat dalam pengesahan RKUHP.

Sebagaimana diketahui banyak aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat sipil menolak pengesahan RKUHP. Mereka menilai banyak permasalahan terhadap pasal-pasal di RKUHP tersebut yang bersifat karet dan mengancam hak-hak asasi.

“Atau mereka yang tidak hadir mau cuci tangan agar tak disalahkan atas keputusan paripurna yang mengetok RKUHP,” ujar Lucius.

Diketahui, sebanyak 285 dari total 575 anggota DPR absen dalam rapat pengesahan RKUHP di Paripurna ke-11 masa sidang II tahun 2022-2023, Selasa (6/12) lalu. Rapat paripurna pengesahan RKUHP itu juga hanya dihadiri secara fisik oleh 18 anggota dari semua fraksi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan sidang pada awal rapat menyatakan rapat telah menunjukkan kuorum meski hanya dihadiri 18 anggota secara fisik.

Rapat itu pun akhirnya mengesahkan RKUHP sebagai UU setelah disetujui di tingkat pertama yakni di Komisi III pada Kamis (24/11) lalu. (*)

Sumber: CNN Indonesia

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…