Ingatkan Sopan Santun dalam Kritik, KontraS: Tanda Jokowi Subjektif dan Bahaya
PRANUSA.ID– Salah satu hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanggapi kritik dari BEM UI adalah soal tata krama dan sopan santun dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar mengatakan bahwa ada kemungkinan Jokowi cenderung subjektif dalam menerima kritik.
Selain itu, menurutnya pernyataan Jokowi juga berbahaya karena bisa melatarbelakangi penegakan hukum yang semena-mena karena akan menindak seseorang atas nama sopan santun. Sehingga dapat berpotensi untuk memunculkan aturan pasal karet dengan dalih melindungi nama baik.
“Mengatur sopan santun dalam kritik menandakan presiden juga subjektif menerima kritik. Ini yang berbahaya karena melatarbelakangi orang-orang termasuk penegakan hukum dalam menindak seseorang atas nama sopan santun dan muncul aturan karet demi melindungi nama baik,” ujar Rivanlee, Rabu (30/6).
Rivanlee menjelaskan, ukuran sopan santun saat menyampaikan kritik di depan umum adalah subjektif. Menurutnya, Jokowi lebih baik menjawab dengan hal yang substantif.
“Dalam kritik publik, ukuran sopan santun sangat subjektif. Lebih baik presiden jawab dengan hal yang lebih substantif: merekomendasikan pasal karet UU ITE dihapus dan lain lain,” tuturnya.
Rivanlee juga mendorong sebaiknya Presiden menjamin kebebasan berpendapat. Sikap Jokowi itu tidak menjawab permasalahan kebebasan sipil.
“Presiden semestinya bukan bukan mempersilakan saja, tapi menjamin kebebasannya. Mulai dari tingkat pelaksana sampai dengan aturan yang membatasi kebebasan berekspresi,” ucapnya.
Laporan: Bagas R
Editor: Jessica C. Ivanny
