Jokowi: Kita Harus Tolak Nasionalisme Vaksin dan Dukung Vaksin Multilateral

pranusa.id April 9, 2021

Momen ketika Presiden Jokowi disuntik vaksin corona Sinovac oleh dokter kepresidenan, Rabu (13/1/2021).

PRANUSA.ID — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai vaksin Covid-19 merupakan barang publik global. Untuk itu, ia secara tegas menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multirateral.

Pernyataan itu ditegaskan Jokowi dalam KTT ke-10 D-8 sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Negara, Jumat (9/4/2021).

“Kita saksikan meningkatnya nasionalisme vaksin saat ini. Ini harus kita tolak. Kita harus mendukung vaksin multilateral,” kata Jokowi.

Menurutnya, akses untuk mendapat vaksin harus diberikan kepada setiap negara, tidak boleh ada negara yang membatasi produksi atau distribusi vaksin ke negara lain.

Jokowi mengaku yakin bahwa kunci untuk keluar dari krisis pandemi ini adalah dengan ketersediaan dan keterjangkauan vaksin bagi seluruh negara.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut peningkatan ketersediaan vaksin bisa dilakukan dengan kerja sama antar negara, termasuk D-8.

D-8 merupakan organisasi multilateral yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Iran, Mesir, Pakistan, Turki dan Nigeria.

“D-8 bisa berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” jelas Jokowi.

Laporan: Bagas R.
Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…