Jokowi: Pilkada 2020 Harus Tetap Jalan, Tak Bisa Tunggu Pandemi Berakhir

PRANUSA.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 harus tetap diselenggarakan meskipun banyak pelanggaran aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sudah terjadi di masa pendaftaran.

Seperti diketahui, Bawaslu mencatat ada 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah selama dua hari pendaftaran peserta Pilkada 2020 digelar.

“Penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini yang meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 jika tak ada kepastian pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat.

“Jika pemerintah, KPU dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan akan dipenuhi secara ketat, kami mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu,” kata Titi dilansir Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Jokowi sendiri mengaku memang masih banyak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan sejumlah bakal pasangan calon (bapaslon).

“Ada deklarasi bapaslon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa. Hal seperti ini saya kira harus jadi perhatian kita,” ujarnya.

Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa penundaan Pilkada bukanlah solusinya. Untuk itu, ia meminta KPU, Bawaslu, TNI, Polri, organisasi, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Sekali lagi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaran pilkada harus dilakukan, ditegakkan, tidak ada tawar menawar,” pungkasnya.

(Cornelia)