Jumlah Penduduk Miskin Jateng Bertambah Jadi 3,86 Juta, Ganjar Siapkan “Mikro Targeting”
PRANUSA.ID — Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah telah merilis kenaikan jumlah penduduk miskin yang semula 3,83 juta pada Maret 2022, menjadi 3,86 juta pada September 2022.
Merespons data tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo akan membuat program “mikro targeting” dengan menggandeng kepala desa hingga camat di semua daerah di Jateng. Program itu juga sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi persoalan stunting.
“Sehingga kita harapkan bisa ketahuan dengan detil, yang miskin siapa, datanya di mana saja, jumlahnya berapa, intervensinya seperti apa. Dan kalau sudah ada, penanganannya mesti dilakukan secara kolaboratif,” ucap Ganjar usai menghadiri acara Rakornas Forkopimda 2023 di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).
“Saya kira Pak Presiden sedang mengibarkan bendera start untuk tahun anggaran 2023, agar semuanya siap,” kata Ganjar.
Meski program penanganan kemiskinan dan stunting berjalan dengan baik, Ganjar mengakui terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan.
“Tapi kami tetap siaga. Maka Insya Allah mulai minggu ini kami akan roadshow di beberapa tempat dan memberikan penugasan pada kawan-kawan kades untuk mendata dengan detail. Camat saya minta mengkoordinasikan dan masing-masing bupati akan bertanggungjawab di daerah-daerahnya,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Ganjar juga menyoroti tentang pesan presiden bahwa investasi mesti dipermudah. Juga penggunaan APBD dan APBN bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
Dalam acara Rakornas Forkopimda 2023 tersebut, seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi dalam sambutannya memberikan sejumlah arahan. Di antaranya terkait inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, peningkatan investasi dan pemanfaatan anggaran untuk kemakmuran rakyat.
“Inflasi itu sekarang jadi momok semua negara. Patut kita syukuri inflasi kita 5,5 persen. Lihat negara lain bahkan hingga 92 persen. Saya minta seluruh gubernur, bupati wali kota bersama Bank Indonesia terus menjaga inflasi ini dengan memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan,” katanya.
Terkait kemiskinan ekstrem, Jokowi mengatakan semua pihak harus bekerja keras dan bergotong royong untuk menyelesaikannya dengan berbagai intervensi. (*)
Editor: Cornelia
Kompas.com
