KAI Catat 36 Kasus Pelecehan Seksual di Kereta Api, NIK Pelaku Akan Diblokir

pranusa.id October 19, 2025

PT Kereta Api Indonesia atau KAI. (Indosatunews.com)

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat telah menerima 36 laporan kasus pelecehan seksual yang terjadi di layanan Commuter Line (KRL) dan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025.

Pihak KAI menegaskan tidak akan menolerir tindakan tersebut dan akan menerapkan sanksi tegas berupa blacklist atau pemblokiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, merinci bahwa mayoritas insiden terjadi di layanan komuter yang padat.

“Dari total laporan tersebut, 33 kejadian terjadi di layanan KA Commuter Line, sedangkan tiga kejadian terjadi di KAJJ,” kata Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Ahad (19/10/2025).

Ixfan mengatakan, angka laporan ini menjadi pengingat bahwa dibutuhkan kesadaran bersama untuk menciptakan transportasi publik yang aman. Sebagai langkah preventif, KAI Daop 1 Jakarta menggandeng komunitas pecinta kereta api, seperti Train Photograph dan Jejak Railfans, untuk melakukan sosialisasi anti-pelecehan seksual.

Kegiatan sosialisasi yang digelar di Stasiun Jatinegara pada Sabtu (18/10) itu berfokus pada edukasi mengenai bentuk-bentuk pelecehan, langkah pencegahan, serta mekanisme pelaporan cepat di area stasiun maupun di dalam kereta.

KAI memastikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penumpang yang kedapatan melakukan pelecehan akan langsung diproses dan dimasukkan ke dalam daftar hitam. NIK pelaku akan diblokir sehingga tidak dapat lagi menggunakan layanan kereta api.

Pihaknya pun mengimbau para penumpang untuk tidak ragu melapor jika mengalami atau menyaksikan insiden pelecehan.

“Pelanggan yang mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan dapat segera melapor kepada petugas di stasiun, di atas kereta, melalui Contact Center KAI 121 atau dengan meminta bantuan kepada penumpang lainnya,” katanya.

Ixfan berharap, dengan adanya sosialisasi dan sanksi tegas, penumpang akan semakin berani melawan dan melaporkan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pembiaran terhadap tindak pelecehan.

“Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelecehan,” ujar Ixfan.

Laporan: Severinus | Editor: Arya

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…