Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Ada Sistem Ramah untuk Korupsi

pranusa.id April 24, 2022

Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto: ANTARA)

PRANUSA.ID — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, memperingatkan seluruh kepala daerah jangan sampai ada sistem yang ramah terhadap praktik korupsi.

Hal itu disampaikannya usai memberikan orasi ilmiah dalam pengukuhan Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung, di Bandarlampung, dilansir Antara, Sabtu (23/4/2022).

“Dalam upaya pencegahan korupsi kita harus lakukan pendidikan budaya antikorupsi, kemudian juga dengan perbaikan sistem. Jangan sampai ada sistem yang ramah dalam praktik-praktik korupsi,” kata Firli.

Menurutnya, perkembangan korupsi saat ini memiliki banyak bentuk dan rupa. Namun, pada intinya, korupsi terjadi karena ada pengaruh keserakahan dan kekuasaan.

“Maka dari itu, kami minta seluruh penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan itu,” ujarnya.

Firli menegaskan, KPK memiliki prinsip, melakukan tugas pokok secara transparan, akuntabel, dan proporsionalitas serta menghormati hak asasi manusia (HAM).

“Namun siapa pun yang melakukan korupsi asal ada bukti yang cukup akan kami lakukan penyidikan dan bawa ke peradilan, siapa pun dia,” tambahnya.

Pada sisi lain, Ketua KPK melihat media massa memiliki peran penting dalam membangun peradaban bangsa dan mewujudkan penyelenggara negara yang antikorupsi.

“KPK sangat terbuka dengan rekan-rekan media dalam rangka membangun dan membesarkan kegiatan-kegiatan kami khususnya dalam pemberantasan korupsi,” kata dia.

Menurutnya, rekan-rekan media memiliki posisi strategis tidak hanya sebagai distribusi informasi, tetapi juga bisa menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

“Saya kira media saat ini memiliki peran sentral guna mensosialisasikan budaya antikorupsi,” pungkasnya. (*)
Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Dua Prajurit TNI Penyiram Air Keras Batal Dipecat, Menteri Pigai Dorong Pengacara Andrie Yunus Ajukan Kasasi
JAKARTA, PRANUSA.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Perkuat Operasi Terpadu Karhutla Kalbar, Kemenhut Gelontorkan DAK Rp5,5 Miliar
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Pemerintah menyiapkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK)…
Jaga Stabilitas Harga, Bulog Pasok 110 Ribu Ton Beras ke Pasar dan Ritel Modern
JAKARTA, PRANUSA.ID — Perum Bulog menyiapakan pasokan sebanyak 110.000 ton…
AJMAN Kalbar Sebut Penanganan Kabut Asap Harus Berfokus pada Keselamatan dan Aktivitas Warga
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Pengurus Daerah (PD) Asosiasi Jurnalis Masyarakat…
Kabut Asap Meluas dan Lumpuhkan Aktivitas, AMAN Kalbar Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Dampak bencana kabut asap akibat kebakaran hutan…