Wanti-wanti Korupsi Program MBG, Prabowo Minta Pemda hingga Aparat Turun Tangan Awasi Dapur

LOMBOK BARAT, PRANUSA.ID — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat sipil untuk turun langsung mengawasi jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan program strategis tersebut demi keuntungan pribadi.

Arahan tegas ini disampaikan Presiden di sela-sela peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026). Prabowo menyadari bahwa besarnya skala program MBG rawan disusupi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

“MBG kita teruskan, tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang menyusup ke tubuh MBG untuk jadi maling di situ,” ujar Prabowo.

Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk tidak ragu menginspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah masing-masing jika ditemukan indikasi penyimpangan.

“Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong di TikTok, langsung saya kirim tim untuk selesaikan,” tegasnya.

Selain jajaran pemerintah daerah, Presiden juga meminta aparat TNI dan Polri seperti Dandim, Kapolres, dan Kapolsek untuk ikut melakukan pengawasan secara profesional. Ia secara khusus mengingatkan agar aparat tidak menyalahgunakan wewenang tersebut.

“Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil, mau ngerjain. Jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran,” sindir Prabowo.

Masyarakat luas juga diimbau untuk aktif mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan. “Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti hal teknis terkait porsi dan kualitas gizi. Secara khusus, ia memberikan instruksi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, agar menu yang disajikan sederhana namun terukur, serta tidak diakali demi menekan biaya.

Prabowo mewanti-wanti pengelola agar tidak memotong satu ekor ayam menjadi 18 atau 20 bagian yang sangat kecil. Ia juga melarang penyajian menu telur dadar agar porsi gizi tidak dikurangi.

“Ibu Nanik, jangan bikin telur dadar. (Buat) telur rebus atau ceplok. Kalau dadar biasanya dicampur macam-macam. Bisa empat orang makan satu (telur) ayam,” kata Prabowo mengingatkan.

Pengawasan ketat ini, menurut Presiden, mutlak diperlukan agar tujuan utama MBG dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan sehat sejak usia dini dapat tercapai secara maksimal. Meskipun, ia mengakui bahwa pemerataan perluasan program ini ke seluruh penjuru negeri masih terus dilakukan secara bertahap.

Laporan: Judirho | Editor: Arya