Lawan Keputusan Anies, Pengusaha Tetap Pakai UMP DKI Sebelum Revisi

pranusa.id December 21, 2021

FOTO: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (cnnindonesia.com)

PRANUSA.ID– Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak keras revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebagai informasi, UMP wilayah DKI Jakarta tahun 2022 pasca revisi naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667, dari UMP tahun 2021.

Keberatan dengan putusan tersebut, para pengusaha mengaku tetap akan menggunakan keputusan UMP sebelumnya yang menaikan upah di wilayah DKI sebesar 0,85 persen di 2022 yakni sebesar Rp4.453.935 per bulan.

Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani menegaskan, pengusaha juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut.

“Kami juga mengimbau seluruh perusahaan di Jakarta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap, namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta no. 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021 (Rp4.453.935/bulan),“ tegas Haryadi dalam konferensi pers Apindo, seperti dikutip Selasa (21/12/2021).

 

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…