Menteri Jokowi Tertangkap Korupsi, Refly Harun: Mereka Pikir KPK di Bawah Ketiak Pemerintah

PRANUSA.ID — Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut tertangkapnya dua menteri akibat tindak pidana korupsi (tipikor) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid II sebagai hal yang luar biasa.

Setidaknya, sudah ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari Partai Gerindra yang terjerat kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dari Partai PDIP yang terjerat kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

Dari sini, Refly mengatakan bahwa kedua menteri tersebut berasal dari partai besar yang menjadi tulang punggung pemerintah. PDIP yang mendominasi kursi pemerintahan dan Gerindra sebagai partai terbesar ketiga setelah PDIP dan Golongan Karya (Golkar).

“(Mungkin saja) mereka tidak pernah berpikir bahwa korupsi mereka akan dicokok oleh KPK karena KPK sudah di bawah ketiak pemerintahan misalnya. Mereka berasal dari partai penguasa,” kata Refly dalam video yang diunggah di kanal Youtube Refly Uncut.

Ia menilai jika pemerintahan Jokowi tidak memiliki senses of crisis untuk menindak pelaku korupsi, maka akan sulit untuk menghilangkan kasus tipikor di Indonesia.

“Kenapa? Karena senses of crisis-nya tidak ada, senses of urgency bahwa korupsi harus diberantas itu tidak ada,” imbuhnya.

Apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti ini, Refly menyebut Indonesia berada di fase sulit dan mengalami krisis finansial. Namun, oleh beberapa pejabat, justru masih tega melakukab tipikor dan menerima uang suap.

“Ini fenomena gunung es, kelihatannya hanya beberapa saja, tapi di permukaannya jangan-jangan sudah berakar,” tutur Refly.

Untuk itu, ia mengingatkan bahwa pemerintahan Jokowi harus memasang alarm kuat, memerangi korupsi, dan menghukum partai-partai yang melakukan tipikor.

(Crn/Pranusa)