Nasdem Jeblok Gegara Usung Anies, Pengamat: Sulit Diterima Akal Sehat

pranusa.id August 8, 2022

FOTO: Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Dok. Ayo Jakarta).

PRANUSA.ID — Center for Political Communication Studies (CPCS) merilis riset mereka terkait elektabilitas partai menjelang 2024.

Hasil survei itu menunjukkan elektabilitas Nasdem turun menjadi 2,1 persen setelah sebelumnya mencapai 4 persen pada survei CPCS bulan April 2022.

“Keputusan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden membuat Nasdem ditinggal oleh sebagian pemilih nasionalis,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (4/8).

Hasil survei CPCS yang menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem turun gegara umumkan Anies Baswedan sebagai bakal capres dikritik. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiludin Ritonga menilai survei CPCS terlalu tergesa-gesa.

Ia heran dengan menurunnya elektabilitas Nasdem karena ditinggal pemilih nasional. Pun, suara tersebut dikatakan beralih ke partai nasionalis.

“Kesimpulan tersebut tidak nyambung karena elektabilitas PDIP naik dari 18,1 persen menjadi 19,5 persen. Sementara, elektabilitas Gerindra dari 8,8 persen naik menjadi 13,2 persen,” kata Jamiluddin, dikutip dari viva.co.id, Senin (8/8/2022).

Dia menambahkan dengan data itu berarti kenaikan elektabilitas PDIP dan Gerindra sebesar 5,8 persen. Sementara, elektabilitas Nasdem hanya turun 1,9 persen.

Menurut dia, dengan acuan itu berarti turunnya elektabilitas Nasdem tak sebanding dengan kenaikan elektabilitas PDIP dan Gerindra yang notabene partai nasionalis.

“Karena itu, kesimpulan CPCS itu sulit diterima akal sehat. Untuk itu, CPCS perlu menjelaskan kembali dasar kesimpulannya yang menyatakan turunnya elektabilitas Nasdem karena mendukung Anies,” jelas Jamiluddin.

Dia mengkritisi jika tak bisa menjelaskannya maka CPCS dapat dinilai sudah melakukan kebohongan publik. Ia bilang hal itu bisa merusak kredibilitas CPCS.

“Juga akan menjatuhkan image lembaga survei lainnya. Tentu hal itu membahayakan lembaga survei secara keseluruhan,” tutur dosen yang juga memahami penelitian komunikasi tersebut.

Editor: Jessica C.

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…