Pangkas Target di RPJMD, Cara Anies Bikin Rumah DP 0% Terlihat Laku?
PRANUSA.ID– Populi Center awal Februari 2022 lalu memperlihatkan bagaimana hasil survei kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kebijakan Pemprov DKI khususnya pada program rumah DP 0% begitu rendah, yakni hanya mencapai 25,7 persen.
Rumah DP 0% sendiri merupakan program prioritas Anies Baswedan yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah.
Sampai empat tahun Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta, program rumah tersebut sudah dibangun di tiga lokasi. Di antaranya Pondok Kelapa, Jakarta Timur sebanyak 780 unit; Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat sebanyak 38 unit; dan Sentraland Cengkareng, Jakarta barat sebanyak 138 unit. Dari total hunian yang ada, sekarang ini baru laku 885 unit.
Angka tersebut jauh dari target awal yang dicanangkan oleh Anies. Pasalnya, ketika baru menjabat, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022, Anies menargetkan pembangunan rumah sebanyak 232.214 ribu unit.
Namun, realisasi proyek ini masih saja minim karena penjualannya yang sepi dan pembangunannya yang terhambat.
Bahkan, Anies sempat mencopot Kepala Dinas Perumahan Kelik Indriyanto. Anies juga menaikkan ambang batas syarat pembelian rumah DP 0% untuk masyarakat dengan penghasilan 14,8 juta rupiah.
Aturan itu tertera dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 588 Tahun 2020 yang diteken Anies pada 10 Juni 2020. Beleid itu menetapkan batas atas gaji calon pembeli rumah DP 0 dari sebelumnya Rp 7 juta kini menjadi Rp 14,8 juta.
“Sesuai dengan kondisi faktual tingkat hunian yang masih rendah dan kendala pada mekanisme pengisian hunian pada program penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga Pergub Nomor 104 Tahun 2018 perlu diubah,” tulis Anies dalam Pergub itu seperti dikutip Pranusa.ID.
Naiknya ambang batas pembelian tersebut tentu saja menuai kritik banyak pihak. Hal itu dikarenakan warga dengan gaji 14,8 juta sudah bukan masuk kategori miskin. Tidak sesuai dengan tujuan diadakannya rumah DP 0%.
Tidak sampai di situ, Anies kemudian berusaha memangkas target pembuatan hunian dalam rancangan perubahan RPJMD, yakni dari 232.214 unit menjadi 10.460 unit atau turun sebanyak 95,5 persen dari target awal.
Upaya perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut pun sempat ditolak oleh Fraksi PDIP DPRD DKI
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai, keinginan Anies untuk mengubah sejumlah target program dalam RPJMD hanyalah dalih untuk justifikasi program-program yang tak akan selesai hingga kepemimpinan Anies selesai di 2022.
“Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubemur tidak tercapai, bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat, realisasinya jauh dari target,” kata Gembong dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin, 2 Agustus 2021.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, menyebutkan latar belakang diusulkannya perubahan RPJMD didasari oleh resesi yang terjadi akibat dampak pandemi COVID-19.
“Dimana, pada tahun 2020, ekonomi Jakarta mengalami kontraksi hingga minus 8,33 persen (YoY) yang kemudian berangsur membaik mencapai minus 3,89 persen pada triwulan IV yang menandakan perekonomian masih berada di bawah tingkat normal,” katanya dilansir dari laman DPRD DKI Jakarta.
Beberapa indikator yang diubah antara lain, Reorientasi arah kebijakan pembangunan atas visi dan kebijakan pembangunan Kota Jakarta, Penyesuaian asumsi makro yang disusun berdasarkan masukan Bank Indonesia, BPS DKI serta INDEF, serta Penyesuaian indikator dan target kinerja pembangunan pada periode 2020 hingga 2022.
Laporan: Bagas R
Editor: Jessica C. Ivanny
