PBNU Tegaskan Tak Ada Kesengajaan Singkirkan Gerbong PA 212 dari MUI
PRANUSA.ID — Masduki Baidlowi mengatakan bahwa tim formatur tidak membentuk kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2020-2025 dengan mempertimbangkan latar belakang calon pengurus (anggota PA 212 atau bukan).
“Pendekatannya bukan 212 dan non-212,” kata Masduki sebagaimana dikutip Pranusa dari laman detikcom, Sabtu (28/11/2020).
Ia menegaskan bahwa tidak ada yang ingin menyingkirkan gerbong PA 212 dari kepengurusan MUI 2020-2025. “Tidak ada unsur kesengajaan menyingkirkan ini dan itu,” ujarnya.
Masduki sendiri merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga menjadi salah satu tim formatur kepengurusan MUI 2020-2025.
Tim formatur kepengurusan MUI 2020-2025 terdiri atas perwakilan dari organisasi masyarakat (ormas), perguruan tinggi, pesantren, petahana, dan zona.
Dalam hal ini, total ada tujuh zona dengan setiap zona mengajukan satu formatur. Lebih jelasnya, berikut rincian daerah setiap zona.
Zona Pertama
1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Riau
4. Sumatera Barat
5. Kepulauan Riau
Zona Kedua
1. Sumatera Selatan
2. Lampung
3. Bengkulu
4. Jambi
5. Bangka Belitung
Zona Ketiga
1. Banten
2. Jawa Barat
3. DKI Jakarta
4. Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Jawa Tengah
Zona Keempat
1. Jawa Timur
2. Bali
3. Nusa Tenggara Barat
4. Nusa Tenggara Timur
Zona Kelima
1. Kalimantan Utara
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Tengah
4. Kalimantan Selatan
5. Kalimantan Barat
Zona Keenam
1. Sulawesi Selatan
2. Sulawesi Utara
3. Sulawesi Tenggara
4. Sulawesi Barat
5. Sulawesi Tengah
6. Gorontalo
Zona Ketujuh
1. Maluku Utara
2. Maluku
3. Papua
4. Papua Barat
Atas kesepakatan bersama antara tim formatur kepengurusan MUI 2020-2025, maka Ketua Umum MUI terbentuk adalah KH Miftachul Akhyar.
Sementara itu, gerbong PA 212 yang hilang dari kepengurusan MUI 2020-2025 adalah Din Syamsuddin, Tengku Zulkarnain, Bachtiar Nasir, dan Yusuf Muhammad Martak.
Sebelumnya, mantan pengurus MUI Tengku Zulkarnain mengaku legowo tak lagi jadi pengurus MUI. “Harus ada regenerasi. Kalau saya merasa cukuplah, 10 tahun jadi wasekjen sudah cukup lama,” tuturnya, Jumat (27/11).
Secara terpisah, Din Syamsuddin juga sudah mengklarifikasi bahwa ia tidak terlibat dalam gerakan 212. Ia juga tak menjabat dalam kepengurusan MUI lagi karena tak bersedia.
“Sebelum Munas MUI, saya sudah sampaikan di dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 November 2020 bahwa saya ingin berhenti dari keaktifan MUI,” ujar Din, Jumat (27/11).
(Pss/Pranusa)
