PDIP: Megawati Serahkan Lebih dari Satu Nama Calon Menpan RB kepada Jokowi
PRANUSA.ID — Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajukan lebih dari satu nama calon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela Pameran Lukisan Freedom of Harmony di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (23/8/2022).
“Ya, pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan tersebut, kata dia, presidenlah yang berhak memutuskan siapa nama pengganti Tjahjo.
“Bapak Presiden Jokowi yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya,” tutur Hasto.
Namun, Hasto dalam siaran persnya tidak menyebut nama-nama tersebut.
Sebelumnya, PDIP menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo setelah 40 hari masa berkabung selesai.
Dengan demikian, lanjut dia, dalam waktu dekat PDIP memperkirakan Jokowi akan mengumumkan nama itu.
“Itu sudah terpenuhi dan sekarang presidenlah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti Pak Tjahjo,” ujar Hasto.
Terkait reshuffle kabinet, menurut dia, bagi PDIP terlalu sering reshuffle adalah bukan situasi yang kondusif. Akan tetapi, pihaknya percaya bahwa jika Presiden melakukan reshuffle, itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.
Meski di satu sisi PDIP melihat reshuffle tidak baik jika dilakukan terlalu sering, namun, di sisi lain mereka memahami reshuffle adalah suatu keharusan apabila menteri kurang berkinerja baik.
Bagi PDIP, lanjut Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.
Akan tetapi, dalam hal evaluasi Presiden, menteri tidak berprestasi, PDIP mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil suatu tindakan yang tegas.
“Kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini ‘kan terjadi kenaikan yang berdampak pada rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Oleh karena itu, seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis,” kata Hasto.
Menurut dia, karena tekanan-tekanan global, ditambah lagi dampak pandemi yang belum selesai, menteri harus bekerja sebaik mungkin.
“Karena apa pun, Presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya,” tambah dia. (*)
Editor: Jessica C.
