Pilkada 2020, Tito: Peluang Menekan Covid-19
PRANUSA.ID — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja daring bersama Komisi II, KPU, Bawaslu, dan DKPP menilai pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 berpotensi pada pengoptimalan penanggulangan virus corona atau Covid-19 di sejumlah daerah.
Menurut dia, para calon petahana, khususnya yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah pasti akan terpacu untuk membuat terobosan dalam mengendalikan kasus Covid-19 sehingga publik akan memilih mereka kembali.
“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent (petahana) akan all out,” kata Tito dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (27/5/2020).
Dalam penanganan virus corona, para calon petahana dari kelompok penantang pasti akan mencari kelemahan dari program yang selama ini sudah terlaksana.
Misalnya, penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau masih masifnya angka penyebaran dan penularan virus corona di wilayah masing-masing.
Dua hal tersebut dapat menjadi bahan kritik calon petahana dari kelompok penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.
“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” ujar Tito.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah pihak yang ingin menaikkan elektabilitas mereka sehingga potensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 menjelang Pilkada Serentak 2020 juga semakin besar.
“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” jelas Tito.
Untuk diketahui, perencanaan Pilkada Serentak 2020 yang awalnya akan dihelat pada September 2020 telah diundur menjadi 9 Desember 2020. Hal ini tertuang dalam Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.
Namun, sejumlah pegiat pemilu menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021 karena keselamatan masyarakat jelas yang paling utama. (Cornelia/Pranusa)
