Prabowo Siapkan Keppres Selesaikan Utang Kereta Cepat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk tim khusus yang bertugas menyelesaikan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa penyelesaian utang ini dijamin tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini disampaikan Luhut usai menghadiri sebuah acara di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

“Tidak ada yang pernah meminta APBN. [Skemanya] Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu,” ujar Luhut.

Menurutnya, saat ini pemerintah hanya tinggal menunggu penerbitan Keppres dari Presiden Prabowo. Luhut juga menyatakan telah berkoordinasi dengan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, untuk menangani masalah ini secara bersama. Selain restrukturisasi utang, opsi pembayaran melalui dividen BUMN juga terbuka.

Meski demikian, pihak BPI Danantara menyatakan proses ini masih dalam tahap evaluasi internal. Sebelumnya, COO Danantara, Dony Oskaria, pernah mengungkapkan dua skema yang sedang dikaji, yaitu melalui penambahan ekuitas atau suntikan modal, dan skema pengambilalihan infrastruktur proyek menjadi aset negara.

Luhut menambahkan, dalam konteks yang lebih luas, transportasi publik seperti kereta cepat memang tidak didesain untuk mencari keuntungan dan selalu membutuhkan subsidi pemerintah yang terukur.

“Tidak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan, selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu, harus subsidi yang betul-betul terukur,” tuturnya.

Sebagai informasi, total investasi proyek Kereta Cepat Whoosh mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS (setara Rp120,38 triliun), di mana sekitar 75 persennya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

Laporan: Severinus | Editor: Arya