Resmi! Azis Syamsuddin Dicegah KPK Keluar Negeri Selama 6 Bulan

pranusa.id April 30, 2021

Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (28/4/2021) malam. (Tribunnews/Irwan Rismawan)

PRANUSA.ID — Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin resmi dikenai status cegah keluar negeri selama enam bulan terkait kasus suap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial ke penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju di kediamannya.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Arya Pradhana Anggakara.

“Benar cegah berlaku selama enam bulan,” kata Arya seperti dikutip CNN Indonesia, Jumat (30/4/2021).

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menyebut pihaknya memang telah mengirim surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk melarang akses ketiga orang terkait ke luar negeri.

“Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 3 orang yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali.

“Pelarangan bepergian ke luar tersebut terhitung mulai 27 April 2021 hingga selama 6 bulan ke depan,” ujar dia.

Ali mengatakan hal itu perlu dilakukan demi percepatan dan kelancaran proses pemeriksaan dan pencarian bukti.

“Langkah pencegahan ke luar negeri ini tentu dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain,” jelas Ali.

“Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia,” lanjutnya.

Penulis: Bagas R.
Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…