Respons Boyamin atas Ide Firli Bahuri: Ingin Sistem Satu Partai Seperti China?

Penulis: Marsianus N.Nggoi

Editor: Jessica C. Ivanny

PRANUSA.ID — Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 249 miliar untuk 2024 untuk memperkuat program prioritas nasional.

Salah satunya adalah program penertiban kader partai lewat pendidikan antikorupsi. Ia pun memaparkan rincian usulan tambahan anggaran di tahun 2024.

“Berdasarkan data yang kami dapat, pagu indikatif 2024 KPK Rp 1.095.749.163.000 dan usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp 249.668.818.000,” kata Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Firli juga menegaskan keinginannya untuk memberantas korupsi di lembaga penyelenggara negara sebagaimana yang dilakukan di China.

“Ini terilhami saat kami bertemu dengan NCCTI, KPK-nya Republik Tiongkok. Sepuluh tahun mereka bebaskan negaranya dari praktek korupsi. Apa yang dikerjakan? Tertibkan parpol. Menertibkan penyelenggara negara. Menertibkan BUMN. Untuk itu kami terpanggil laksanakan program ini dalam upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

MAKI Minta Penjelasan Lebih Konkrit

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Firli untuk menjelaskan upayanya dalam menertibkan partai secara lebih konkrit.

Menurutnya, perlu adanya rencana pelaksanaan, target, hingga kegagalan dan evaluasi yang dipersiapkan secara matang oleh Firli dan teman-teman KPK.

“Kalau belum ada kan ini ngarang tingkat langit aja, yang sifatnya bombastis, haya retorika akan sulit dilaksanakan,” kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

“Saya masih belum bisa membayangkan seperti apa yang dimaksud Pak Firli, sehingga perlu penjelasan lebih konkrit seperti apa menertibkan parpol versi Pak Firli dengan anggaran yang sebenarnya juga tidak banyak-banyak banget,” ujarnya.

Apalagi, ia menuturkan bahwa China hanya memiliki satu parpol.

“Partai di sana (China) kalau pengertiannya hanya satu parpol, dan itu personifikasi pemerintah, sehingga siapa yang lawan pasti ya melawan pemerintah,” ungkapnya.

“Pertanyaan saya, apakah Pak Firli menginginkan hanya satu partai di Indonesia dan partai itu personifikasi dari pemerintah?” tutur dia. (*)