TWK Berlaku di Semua Lembaga, Moeldoko: Kenapa Hanya Ribut di KPK?

pranusa.id May 26, 2021

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

PRANUSA.ID — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pihaknya akan selalu mengawal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“KSP akan mengawal arahan Presiden,” kata Moeldoko dalam rekaman video wawancara seperti dikutip Suara.com, Rabu (26/5).

Moeldoko mengatakan arahan Jokowi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga KPK supaya bisa bekerja secara maksimal sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia menilai Jokowi sejak awal menginginkan sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi yang masuk dalam KPK.

Untuk itu, Moeldoko meyakini proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang diamanatkan dalam UU 19/2019 tentang KPK akan membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih sistematis.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh pihak untuk melihat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sempat menjadi polemik itu sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan.

“Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP juga ada, begitu tes TWK mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut, tapi di KPK ribut,” tuturnya.

Ia lantas menyarankan agar mekanisme TWK disusun lebih baik dengan melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sudah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia.

“Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja dan menindak koruptor dengan tidak pandang bulu,” kata Moeldoko.

“Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya,” tambahnya.

Penulis: Bagas R.
Editor: Jessica C. Ivanny

d5d9ce62-e163-481c-9d70-fed5c6a18bfb
f9874c50-6a04-4828-8466-e86c279d0462
466ab043-60be-4d82-9a97-1592154ed54f
Berita Lainnya
Rasmidi: Berita Kalbar Jangan Hanya Muncul di Nasional Saat Ada Kejadian Luar Biasa
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar),…
Kawal RUU Penyiaran, KPID Kalbar Dorong Aspirasi Media Masuk Pembahasan
PONTIANAK, PRANUSA.ID– Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi sorotan dalam Focus…
Jenguk Korban Keracunan MBG di Batang, Wapres Gibran Minta Investigasi Dibuka Transparan
BATANG, PRANUSA.ID — Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta proses investigasi…
PP PMKRI Desak Kepolisian Buka Penyelidikan Pidana Kasus Fasilitas Mewah Lapas Cibinong
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia…
Kejanggalan 13 Rumah di Lapas Cibinong: Pembangunan Tak Tercatat sebagai Aset Milik Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pembangunan 13 unit rumah di kawasan Lapas…