TWK Berlaku di Semua Lembaga, Moeldoko: Kenapa Hanya Ribut di KPK?

pranusa.id May 26, 2021

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

PRANUSA.ID — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pihaknya akan selalu mengawal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“KSP akan mengawal arahan Presiden,” kata Moeldoko dalam rekaman video wawancara seperti dikutip Suara.com, Rabu (26/5).

Moeldoko mengatakan arahan Jokowi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga KPK supaya bisa bekerja secara maksimal sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia menilai Jokowi sejak awal menginginkan sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi yang masuk dalam KPK.

Untuk itu, Moeldoko meyakini proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN yang diamanatkan dalam UU 19/2019 tentang KPK akan membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih sistematis.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh pihak untuk melihat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sempat menjadi polemik itu sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan.

“Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tapi juga di lembaga lain terjadi seperti itu, bahkan di BPIP juga ada, begitu tes TWK mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut, tapi di KPK ribut,” tuturnya.

Ia lantas menyarankan agar mekanisme TWK disusun lebih baik dengan melibatkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang sudah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia.

“Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja dan menindak koruptor dengan tidak pandang bulu,” kata Moeldoko.

“Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya,” tambahnya.

Penulis: Bagas R.
Editor: Jessica C. Ivanny

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Bedah Buku “Legislative Inaction”: Menyoroti Lemahnya Peran Legislatif di Indonesia
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID — Social Movement Institute (SMI) menggelar kegiatan bedah…
Kesaksian Dosen di Sidang MK: Gaji Pokok Di Bawah UMK, Hingga Terpaksa Jualan di Car Free Day
JAKARTA, PRANUSA.ID — Kisah memilukan diungkapkan oleh Imam Ahmad, seorang…
Ketua Komisi VIII DPR RI Buka Peluang RUU Pidana LGBT, Sebut Perilaku Menyimpang sebagai Ancaman Negara
JAKARTA, PRANUSA.ID – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang…
Aksi “Ibu Berisik” di Bundaran UGM: Suarakan Persoalan Inflasi hingga Pajak Mencekik
YOGYAKARTA, PRANUSA.ID – Komunitas Ibu Berisik menggelar aksi damai dan…
Ribuan Pelayat Tuntut Balas Dendam ke AS dan Israel Atas Kematian Ayatollah Ali Khamenei
TEHERAN, PRANUSA.ID – Ribuan pelayat memadati upacara pemakaman Pemimpin Tertinggi…