Ragam Narasi Peristiwa 1965 Pasca Reformasi
KOLOM– Tragedi politik nasional pada tahun 1965 atau yang dikenal dengan G30 S/PKI dalam klaim narasi Orde Baru sampai saat ini tidak hanya menyisakan kepedihan bagi para korbannya, namun juga pertanyaan besar mengenai siapa dalang intelektual di balik peristiwa tersebut. Pembicaraan mengenai Peristiwa 1965 ini semakin sering dilakukan pasca Orde Baru jatuh.
Sejak tahun 1998, film wajib berjudul Pengkhianatan G30S/PKI yang disebut–sebut pernah menjadi film dengan biaya termahal pada masa itu, dihentikan pemutarannya pada seluruh saluran televisi setiap tanggal 30 September malam. Banyak pihak yang menilai bahwa itu merupakan langkah awal yang baik untuk membuka kemungkinan mengenai pemikiran dan versi–versi lain tentang dalang sesungguhnya dari peristiwa kemanusiaan yang sangat memilukan tersebut.
Banyak pihak yang menilai bahwa film karya Arifin C. Noer itu menjadi sarana ampuh bagi rezim Orde Baru dalam menanamkan kebencian terhadap PKI dan menjadikan PKI sebagai musuh bersama yang wajib diwaspadai. Melalui film tersebut, Orde Baru mencoba meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah penyelamat bangsa dari upaya perebutan kekuasaan yang hendak dilakukan oleh PKI. Selain film, pemerintahan Orde Baru juga melancarkan propagandanya melalui “Buku Putih” terbitan Sekretariat Negara yang berjudul Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia : Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya.
Setelah Orde Baru tumbang, kebebasan yang selama 32 tahun didambakan banyak pihak pun semakin tampak. Termasuk kemudian muncul berbagai narasi soal G30 September dari versi yang sebelumnya sempat dilarang oleh rezim Orde Baru maupun yang benar–benar baru. Beberapa versi itu antara lain bahwa Peristiwa 1965 terjadi karena konflik intern Angkatan Darat. Ini adalah versi yang ditulis oleh Benedict Anderson dan Ruth T. McVey dalam Cornell Paper. Versi lain misalnya menurut W.F Wertheim yang menyoroti kedekatan pribadi antara Letkol Untung dan Letkol Latief (para pemimpin Gerakan 30 September 1965) dengan Jenderal Soeharto.
Wertheim menduga bahwa Jenderal Soeharto sudah mengetahui bahwa akan terjadi penculikan terhadap para jenderal, terbukti Soeharto dengan sigap mampu mengatasi keadaan dan tidak ikut menjadi korban. Sementara itu, Anthony C. A. Dake menganalisis Peristiwa 1965 berdasarkan keterangan dari Brigjen Sugandhi dan ajudan presiden Bambang Widjanarko di depan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Hasilnya mengejutkan karena Dake meyakini bahwa Presiden Soekarno sebenarnya telah mengetahui rencana tersebut sebelumnya.
Versi yang menarik dan akhir–akhir ini mendapat dukungan dari banyak orang yaitu mengenai keterlibatan Amerika Serikat melalui CIA. Peter Dale Scoot mengungkapkan bahwa sejak dulu Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Kebijakan Soekarno saat itu dinilai tidak menguntungkan bahkan cenderung membahayakan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Terlebih, saat itu sedang terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki pertentangan paham dan saling berebut kesempatan untuk menanamkan pengaruhnya masing – masing pada negara – negara lain yang ada di dunia.
Pesan Kemanusiaan
Dari beragamnya versi mengenai siapa dalang dari Peristiwa 1965, hal yang pasti bahwa pasca tragedi tersebut, memberikan dampak besar bagi tragedi berdarah berikutnya dimana menurut laporan dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YKYP) ada lebih dari tiga juta orang menjadi korban pembantaian karena dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI pasca terjadinya Gerakan 30 September. Bahkan, sampai hari ini, PKI menjadi isu sexy yang dimainkan untuk menjatuhkan lawan politik.
Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya hoax seputar kebangkitan PKI di media sosial yang dinarasikan oleh kelompok oposisi berkepentingan dimana pemerintah yang berkuasa saat ini dituduh secara tendensius sebagai orang yang masuk dalam lingkaran keturunan PKI dan berusaha menghidupkan lagi organisasi yang dilarang melalui Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tersebut. Bahkan, di media sosial pun sering dijumpai akun–akun yang melontarkan ancaman bernada kekerasan terhadap orang–orang yang dituduh simpatisan PKI hanya karena perbedaan pandangan soal jagoan politik.
Realita tersebut tentu saja membuat kita miris. Tragedi kemanusiaan yang sudah terjadi hampir 57 tahun lalu itu justru dijadikan alat untuk menuduh dan mengancam. Padahal, pada dasarnya, ketika kita belajar sejarah maka sejatinya kita juga belajar menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam konteks ini, Peristiwa 1965 hendaknya dijadikan sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk semakin mencintai sesama. Jangan justru menjadikan sebuah sejarah tragedi kemanusiaan sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan di masa kini dan kemudian secara terus menerus diwariskan ke generasi berikutnya. Apabila tidak ada kesadaran akan hal tersebut, maka mimpi untuk memutus rantai kekerasan bernafaskan narasi sejarah bagaikan mimpi yang sulit terwujud.
