Pemerintah Diminta Benahi Infrastruktur Pertanian di Pulang Pisau
Penguatan sektor pertanian menjadi penting terutama mengantisipasi krisis pangan. Pemerintah pusat sendiri tengah merencanakan pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah, namun kondisi faktual di lapangan menunjukkan banyak hal yang mesti dibenahi.
Hal ini jadi salah satu temuan dari reses anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah, Teras Narang saat berdiskusi dengan Camat Pandih Batu dan Camat Maliku beserta para perangkat desa. Pria yang menjabat sebagai Ketua Komite I DPD RI dan merupakan Gubernur Kalteng ke-12 itu pun meminta pemerintah melakukan pembenahan infrastruktur pertanian di Pulang Pisau.
“Masyarakat telah memberi respon positif pada gagasan pemerintah yang saya harapkan jadi lumbung pangan berkelanjutan. Sebaliknya pemerintah mesti menunjukkan sikap positif dengan membenahi infrastruktur pertanian yang ada” ujar Teras pada Senin (03/08/2020).
Teras pun menyebutkan dari temuannya saat menggelar reses, masyarakat memberi respon positif karena ada harapan akan perbaikan kesejahteraan. Namun menurutnya masyarakat melihat ada kepentingan pada pembenahan infrastruktur pertanian.
Selain masyarakat membutuhkan pendampingan dari para penyuluh pertanian yang mumpuni, menurutnya infrastruktur juga jadi salah satu sorotan masyarakat. Diantaranya soal pembenahan sarana irigasi yang sudah lama tidak mendapatkan perhatian. Dalam hal ini, menurutnya bila pemerintah daerah mengalami kesulitan karena keterbatasan anggaran, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR diharapkan lekas turun tangan.
“Bagaimanapun tak harus menggunakan proyek lumbung pangan terlebih dahulu untuk membenahi infrastruktur pertanian di Kalteng. Apalagi kalau memang ada niat ke arah sana” tandasnya.
Pihaknya pun menyebut beberapa infrastruktur yang perlu diperhatikan seperti akses angkut yang membutuhkan kajian teknis dan anggaran dari pusat karena kondisi bentang alam Kalteng yang berbeda dibandingkan di Jawa. Selain itu untuk irigasi terutama dinilai mendesak untuk mendapatkan perhatian mengingat pengairan merupakan salah satu kunci sukses pertanian.
“Persawahan juga akan lebih baik manakala irigasinya lebih baik, terutama irigasi primer, sekunder tersier hingga kuarter. Perlu perawatan dan perbaikan pada saluran irigasi lawas dan penataan ulang termasuk bila perlu ada penambahan” jelasnya.
Lebih jauh, ia berharap kunjungan dari berbagai kementerian termasuk dari Bulog ke Pulang Pisau dapat disinergikan. Selain adanya dukungan penataan infrastruktur pertanian,menurutnya dukungan pendampingan dan penyaluran alat pertanian modern juga sangat diharapkan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu masalah hama yang dikaitkan dengan dugaan adanya perkebunan sawit disekitar wilayah itu,juga disampaikan.
“Tentu saja dalam hal ini pemerintah daerah mesti melakukan pemetaan masalah dan membuat skema penyelesaian bersama dengan pemerintah pusat” ujarnya.
Selama reses, Teras pun memantau perkembangan Covid-19 yang terus mengalami peningkatan serta menerima beragam aspirasi masyarakat dan perangkat kecamatan hingga desa. Selain mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan dan pengelolaan anggaran dana desa yang baik untuk penanganan Covid-19, pihaknya juga meminta Camat dan perangkat desa mencermati agenda Pilkada. Sebab agenda ini menurutnya berpotensi menambah lalu lintas orang seperti penyelenggara pemilu maupun timses.
Meski Komite I DPD RI yang dipimpinnya sendiri konsisten mendorong Pilkada diundur hingga tahun depan karena pandemi, pihaknya tetap mendorong publik untuk cermat. Terlebih agar taat pada protokol kesehatan dan mewaspadai dampak dari tahapan Pilkada yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau interaksi dengan pihak luar daerah.
