Ketua ABMPD Kalbar: Demokrasi Goyah di Akhir Masa Jabatan Jokowi

pranusa.id November 17, 2023

Laporan: Srilinus Lino

Editor: Jessica C. Ivanny

PRANUSA.ID — Ketua Aliansi Borneo Muda Peduli Demokrasi (ABMPD) Kalimantan Barat (Kalbar) Victor Pius mengatakan bahwa demokrasi Indonesia telah goyah menjelang tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Victor mengaku semakin pesimis dengan perwujudan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat jika melihat situasi politik terkini.

“Kita melihat berbagai lebijakan dan undang-undang yang baru disahkan banyak mendapatkan penolakan dan protes dari masyarakat. Tetapi akhirnya, tetap disahkan dan diberlakukan,” kata Victor kepada Pranusa.ID, Jumat (17/11/2023).

Ia juga menyoroti netralitas presiden dan aparat negara menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

“Keterlibatan dan keberpihakan aparat negara hanya untuk kepentingan atau alat oknum tertentu, lalu dibenturkan langsung dengan masyarakat. Menjelang pesta demokrasi 2024, dinamika ini semakin terlihat jelas,” tutur dia.

Menurutnya, situasi itu kian jelas melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

“Bahkan, sudah sampai mengorbankan jabatan pamannya sendiri serta KPU (Komisi Pemilihan Umum) ang diadukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) atas dugaan pelanggaran etik karena menerima berkas Gibran,” jelasnya.

Untuk itu, Victor mengatakan, keberlangsungan demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024 sudah seperti drama dengan alur yang telah ditetapkan oleh sutradara drama tersebut.

“Keberlangsungan negara demokrasi menjelang Pemilu 2024 sudah seperti drama dimana ada sutradara dan aktor yang dimainkan dengan Aaur yang diatur sutradara itu sendiri,” ujar Victor.

Victor pun berharap agar Presiden Jokowi dapat membuktikan bahwa ia mampu bersikap netral.

“Apalagi, Presiden Jokowi pernah mengatakan tentang komitmennya untuk menjaga sistem demokrasi di Indonesia dan sikap netralitas dari aparat juga harus ditunjukkan dengan tidak berpihak terhadap partai atau oknum tertentu,” tandas dia. (*)