Lasarus Sindir Balik Sutarmidji Soal Infrastruktur di Kalimantan Barat
Laporan: Severinus THD | Editor: Bagas R.
PRANUSA.ID– Politikus asal Kalimantan Barat (Kalbar) sekaligus Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, melalui akun Facebook pribadinya membalas sindirian Gubernur Kalbar Sutarmidji terkait jalan milik provinsi yang rusak.
Sebelumnya, Sutarmidji menyebut anggota DPR RI yang mengkritik jalan provinsi sedang ngingau. Ia pun mempertanyakan apa yang sudah dikejerkan anggoat DPR RI yang membidangi infrastruktur. Diduga Midji menyentil Lasarus yang merupakan Ketua Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.
Tak berselang lama, Lasarus yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar itu membalas sindiran Sutarmidji. Dalam postingan berjudul “Kelamaan Tidur Ngigau dan Meracau”, Lasarus menyampaikan, jika dirinya tidak bereaksi dan meminta keadilan terhadap fenomena kerusakan jalan di Provinsi Lampung tempo hari, seusai kunjungan Presiden RI, Joko Widodo, dirinya mengaku mungkin tidak akan “bersuara kencang” seperti sekarang-sekarang ini.
“Saya sesungguhnya lebih senang bekerja dan berkarya dalam hening, tanpa diumbar-umbar. Saya sebagai salah satu inisiator munculnya Inpres Tentang Jalan merasa perlu bersikap ketika Inpres itu telah presiden gunakan untuk menolong infrastruktur Lampung yang menjadi tanggung jawab daerah,” kata Lasarus.
“Tempo hari saya ingatkan pemerintah (pusat), bahwa tidak hanya Lampung yang kondisi jalannya banyak rusak parah. Provinsi lain termasuk Kalbar juga perlu perhatian pempus (pemerintah pusat),” jelasnya.
Lasarus menerangkan, bahwa secara nasional, kerusakan jalan di Provinsi Kalbar menempati urutan ke 7–dalam hal infrastruktur paling buruk karena sumbangsih besar dari jalan daerah yang amburadul.
Namun setelah mengumbar komentarnya yang cukup pedas terkait kondisi infrastruktur jalan itu, Lasarus merasa ada “orang” yang tersinggung. Diduga kuat, orang yang dimaksud itu adalah Sutarmidji.
“Tapi sepertinya ada yang berdarah tanpa luka,” kata Lasarus.
“Jika ditanya apa yang saya buat selama menjadi Ketua Komisi V DPR RI? Data lebih lengkap akan segera saya rilis. Saya akan minta tim survey independen untuk mendata hasil kerja pempus, dan kemana pemprov membangun dengan dana APBD yang triliunan itu,” sambungnya.
Dari fakta lapangan, Lasarus menyebut, kalau sepertinya ada yang hanya mampu berbicara dari balik meja di atas kursi kekuasaanya yang empuk. Sementara dirinya, sejak menjabat sebagai Anggota DPR RI, mengklaim ada banyak dana pusat yang telah dia giring ke Kalbar, baik untuk dapil Kalbar 2 maupun Kalbar 1, baik untuk pembangunan berskala nasional maupun daerah.
Pembangunan skala nasional itu diantaranya seperti Jalan Paralel Perbatasan dari Entikong – Senaning – Badau – Nanga Era Batas Kaltim, pembangunan border dan jalan border, pembangunan dan peningkatan bandara di berbagai kota kabupaten di Kalbar, Jembatan Pak Kasih Tayan, duplikasi Jembatan Kapuas 2 dan Jembatan Sambas Besar.
Kemudian Jalan Layang di Putussibau, Water Front City Sintang, Water Front Arwana Kapuas Hulu, jalan-jalan menuju border. Selanjutnya ada peningkatan dan pemeliharaan jalan antar provinsi yang menjadi kewenangan pusat seperti jalan Pontianak – Tayan – Sanggau – Sintang – Kapuas Hulu, Melawi, Jalan Nasional di Ketapang hingga menuju Kalteng juga sudah relatif mantap.
Tak hanya sampai di situ, perkuatan tebing sungai di Kota Pontianak, Kabuaten Kubu Raya, Landak, Sintang, Kapuas Hulu dan lainya juga turut dilakukan–yang kesemuanya itu–adalah hasil kerja atau usulan bahkan inisiatif dari Komisi V DPR RI yang kebetulan ia pimpin.
“Bahkan penataan trotoar di halaman rumah jabatan gubernur dan trotoar di depan Kantor Gubernur Kalbar serta trotoar sepanjang Jalan Ahmad Yani Pontianak adalah hasil kerja pempus bersama Komisi V DPR RI, didanai oleh APBN, bukan dana APBD Kalbar,” terang Lasarus.
Terhitung 5 tahun terakhir, kata dia lagi, sudah ada sekitar 50.000-an unit BSPS atau rehab rumah tidak layak huni yang diberikan kepada masyarakat Kalbar agar membantu pemda-pemda mengurangi angka kemiskinan ekstrem.
“Melalui masukan saya Kementerian PUPR juga mengalokasikan pembangunan rusun dan rusus di berbagai kabupaten dan kota di Kalbar. Misalnya Rusun Universitas NU, rusun beberapa pesantren yang ada di Kalbar, Rusun Seminari, rusun sekolah-sekolah tinggi Kristen,” katanya.
Masih kurang? Berbagai program padat karya seperti Pisew, Kotaku, Pamsimas, irigasi-irigasi di desa dan lain-lainnya lagi, diklaim Lasarus juga merupakan buah dari kerjanya selama duduk di Senayan.
“Kita kawal agar terus dibangun di desa-desa tiap tahunnya. Tentu itu semua belum cukup dan perlu kerja lebih keras lagi. Karenanya, hampir setiap bulan saya kembali ke dapil agar saya selalu hadir dan ada di tengah masyarakat pedalaman,” tuturnya.
Dengan aksi turun panggung itu, Lasarus mengaku bisa merasakan langsung bagaimana derita mereka berjibaku di jalan yang hancur lebur, harga-harga komoditi masyarakat yang dibeli murah, harga barang yang tinggi karena infrastruktur tak terurus.
“Sudah hampir 5 tahun ini belum pernah lihat ‘yang bertanggung jawab’ tinjau jalan sampai ke Tebidah dan Serawai Ambalau, atau ke Senaning, ke perhuluan-perhuluan Ketapang, Melawi, Sanggau, Sekadau, Landak bahkan Sambas,” sindirnya.
“Kalbar ini luas dan terdiri dari 14 kabupaten kota. Kemana dan berapa APBD selama 5 tahun ini untuk infrastruktur? Jangan cuma urus yang itu-itu saja,” sambung Lasarus.
Di akhir postingannya, Lasarus turut menyelipkan pertanyaan retorik terhadap janji kampanye Sutarmidji terkait pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
“Kapuas Raya yang dulu piagamnya ditandatangani di depan sultan dan tokoh masyarakat Sintang juga perlu diperjelas mau dibawa kemana? Kalau bicara moratorium saat piagam ditandatangani, apakah dilakukan dengan sadar bahwa saat itu masalahnya juga karena moratorium?” ungkap Lasarus.
“Silahkan masyarakat menilai siapa saat ini yang sedang ‘ngigau’ dan berliur-liur. Tidur kelamaan tidak sadar dia sedang ‘ngigau’ sampai meracau,” pungkasnya.
