Soal LPJU Padam, Eks Kadis Dishub Ketapang Himbau Warga Buat Laporan

PRANUSA.ID– Mantan Kapala Dinas Perhubungan (Dishub) Ketapang, Joko Prastowo, menanggapi kritik dan keluhan warga yang menilai dirinya tidak pernah mengontrol lapangan sehingga ada lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang tidak menyala hampir satu tahun di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Benua Kayong.

Dalam keterangannya yang dirilis Antara, Joko Prastowo mengimbau agar masyarakat sebaiknya melaporkan hal itu ke Dishub Ketapang. Setelah itu tentu oleh Dishub akan turun ke lapangan menindaklanjuti untuk memperbaikinya. Selain itu, Joko juga mengimbau pihak Pemerintah Desa setempat juga berperan aktif menyampaikan informasi jika ada LPJU yang tak berfungsi.

“Sampaikan informasi bahwa ada PJU tak menyala,” imbau Joko yang sekarang sejak akhir 2021 lalu sudah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Ia menjelaskan ketika masih menjadi Kapala Dishub Ketapang kondisi yang harus dilayani pihaknya mencakup 20 kecamatan se Kabupaten Ketapang. Sementara sarana kendaraan atau mobil sky lift untuk memperbaiki LPJU hanya berjumlah satu buah.

“Kemudian petugas Dishub sangat terbatas tapi harus melayani 20 kecamatan se Ketapang yang sangat luas ditambah Kota Ketapang ini. Jadi mohon maaf sebelumnya, sebenarnya kondisi ini sudah tidak layak,” ungkapnya.

“Saya juga kasihan melihat teman-teman yang bertugas merawat LPJU di Dishub itu. Tak ada petugas di tiap kecamatan sehingga mereka semua harus melakukan perkerjaan se Ketapang ini. Kalau mereka pergi memperbaiki ke kecamatan yang jauh pasti memerlukan beberapa hari,” lanjutnya.

Maka dari itu, menurut Joko, apabila memang ada LPJU yang tak berfungsi sebaiknya laporkan ke Dishub karena tidak mungkin petugas bisa memantau semuanya akibat keterbatasan-keterbasan yang ada.

“Saya secara pribadi malah senang mendapatkan informasi seperti ini yang artinya masyarakat membantu kita,” ujarnya.

Ia juga menerangkam terkait anggaran untuk memperbaiki lampu tidak sesuai dengan jumlah LPJU yang harus dipelihara.

“Misalnya dibutuhkan biaya Rp 3 milyar tapi hanya diberi anggaran Rp 600 juta saja. Jadi memang anggarannya tidak cukup untuk merawat semua LPJU se Ketapang,” katanya.

Sementara terkait masyarakat yang mengeluhkan sudah bayar pajak LPJU, menurut Joko, masyarakat membayar bukan ke Dishub tapi ke PLN kemudian disetor ke kas daerah.

Laporan: Bagas R

Editor: Jessica C. Ivanny