Sutarmidji Salurkan Bantuan Korban Banjir dari Jokowi ke Bupati di Kalbar | Pranusa.ID

Sutarmidji Salurkan Bantuan Korban Banjir dari Jokowi ke Bupati di Kalbar


Gubernur Kalbar Sutarmidji serahkan bantuan dari Jokowi ke bupati-bupati di Kalbar. (Foto: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalbar)

PRANUSA.ID — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan bantuan berupa tiga ribu paket sembako pada empat kabupaten di Kalimantan Barat yang terdampak banjir.

Empat kabupaten tersebut adalah Sekadau, Melawi, Sanggau, dan Kapuas Hulu. Bantuan dari Jokowi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada masing-masing kabupaten.

Midji mengaku sebelumnya bantuan paket sembako hanya dialokasikan untuk Sintang. Dia kemudian menjelaskan kepada tim Kemensetneg bahwa Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau dan Sanggau juga mengalami banjir melalui rapat koordinasi.

“Akhirnya kita mendapat tambahan bantuan sebanyak 20 ribu paket. Kemudian, bantuan tersebut didistribusikan ke masing-masing kabupaten sebanyak 3 ribu paket. Dan 5 ribu paket dialokasikan untuk wilayah yang lebih membutuhkan banyak bantuan,” kata Midji dalam keterangannya di Pendopo Bupati Melawi, kemarin, Minggu (21/11/2021).

Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan bantuan berupa perlengkapan kesehatan. Kehadirannya didampingi Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar terkait dan Direktur Umum Bank Kalbar yang turut menyerahkan bantuan sembako melalui program corporate social responsibility Bank Kalbar.

Sutarmidji menjelaskan walaupun banjir di beberapa kabupaten mulai surut, tetapi bantuan sembako tetap perlu disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir.

“Masyarakat yang mengungsi maupun rumahnya terdampak banjir akan kembali dan membersihkan rumah pasca banjir, sehingga menyebabkan mereka tidak bekerja. Hal itu harus diperhatikan pemerintah,” jelas Sutarmidji.

Selain itu, Sutarmidji juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten setempat harus mendata masyarakat yang terdampak musibah banjir, agar koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dapat berjalan dengan baik.

“Saya minta BPBD kabupaten setempat harus benar-benar mendata seluruh kebutuhan pasca banjir agar pemerintah bisa mengetahui apa saja yang diperlukan masyarakat,” ungkap Midji.

Penulis: Jessica C. Ivanny
Editor: Bagas R.

Berita Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Top