Anies Sepakat Membantu Ganjar Urus Warga Jateng di Jakarta yang Tidak Bisa Mudik
PRANUSA.ID- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bekerjasama memantau dan membantu warga non KTP Jakarta yang tidak bisa mudik.
Hal tersebut bermula dari cuitan Anies Baswedan. “Selama PSBB semua terminal di Jakarta dibatasi jam operasionalnya dari pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Kondisi Terminal Kampung Rambutan hari ini relatif sepi,” jelas Anies yang ia posting melalui Instagram dan Twitter pribadinya, Minggu (12/4).
Menanggapi unggahan Anies tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengajak Anies untuk saling bekerja sama dalam memantau dan mencatat warga perantau yang tidak memiliki KTP DKI.
“Mas kayaknya kita perlu kerja sama untuk mencatat warga yang tidak ber-KTP DKI agar bisa sama-sama kita bantu. Tadi kadinsos prov Jateng saya minta kontak dengan kadinsos DKI dan Jabar. Agar kita bisa saling support. Trims,” ungkap Ganjar Pranowo.
Kini, dilansir dari Kompas.com, Anies Baswedan disebut telah menyepakati permintaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memberikan bantuan bagi para perantau ber-KTP Jawa Tengah yang tak bisa mudik di tengah pandemi covid-19.
“Sudah (sepakat). Kemarin juga sudah telepon juga, diwakili oleh asisten (gubernur) ekbang (perekonomian dan pembangunan) dari DKI menyatakan siap membantu,” jelas Kepala Subdirektorat Anjungan Badan Penghubung Jawa Tengah, Turino ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (22/4/2020) siang.
“Karena warga Jawa Tengah banyak yang tidak mudik.
Untuk itu Gubernur Jawa Tengah berkoordinasi dengan Gubernur DKI untuk membantu warga Jawa Tengah yang ada di Jakarta,” papar dia.
Pemberian bantuan ini diawali dengan pengumpulan data para perantau ber-KTP Jawa Tengah di Jakarta.
Proses pendataan sudah berlangsung sejak 18 April 2020, melalui paguyuban-paguyuban warga Jawa Tengah di Jakarta.
Per Selasa (21/4/2020), pendataan diperluas dengan pendaftaran mandiri via website.
Turino berujar, hingga hari ini sudah terdata sekitar 52.000 warga Jawa Tengah perantauan di Jakarta.
Data tersebut akan dihimpun dan diverifikasi di Pemprov Jawa Tengah, baru kemudian diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta Kamis (23/4/2020), sebagai acuan distribusi bantuan.
“Karena memang prosedurnya, yang membagikan adalah domisili masing-masing orang yang tinggal di wilayah itu, dalam hal ini Jakarta.
Jadi, untuk mengantisipasi penumpukan data, kami tampung dulu, setelah itu kami akan serahkan ke DKI,” ujar Turino.
“Sebetulnya yang lebih mudah memang (para perantau) langsung (mendaftarkan diri) ke RT/RW setempat, tapi kan di sana belum sepenuhnya siap,” tambah dia.
(Kris)
(Vitorio Mantalean/Kompas.com)
