Kata ‘Tsaurah’ FPI Tuai Polemik, PKB Minta Habib Rizieq Shihab Klarifikasi

pranusa.id October 17, 2020

Ilustrasi FPI. (Istimewa)

PRANUSA.ID — Rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis pada 13 Oktober lalu ditanggapi sejumlah pihak, salah satunya dari kementerian RI.

“Ya, pulang saja. Tak dilarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangannya, Jumat (16/10/2020).

Dia mengaku tak mempermasalahkan soal rencana Habib Rizieq Shihab yang hendak pulang melakukan ‘tsaurah’ di Indonesia. Menurutnya, revolusi mental juga sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

“Tidak apa-apa juga mau memimpin revolusi. Pemerintah juga kan sedang berusaha melakukan revolusi mental,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mempersoalkan penggunaan kata “tsaurah” dalam rilis yang dikeluarkan FPI.

Mengingat sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel sudah menyatakan bahwa “tsaurah” memiliki arti “kudeta” atau “revolusi”.

Abdul Kadir pun mengingatkan bahwa Indonesia tak mengenal sistem penjatuhan pemerintahan di luar batas konstitusi.

“Kita tidak mengenal sistem penjatuhan pemerintahan di luar batas-batas konstitusi. Apalagi kalau itu dalam bentuk kudeta,” tegas Abdul Kadir dalam keterangan terpisah, Jumat (16/10).

Menurutnya, kudeta merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu, siapapun yang melakukan kudeta harus siap menanggung konsekuensi hukum.

“Kalau saya kalau niatnya untuk kudeta atau melawan pemerintahan ya dia akan berhadapan dengan TNI, polisi dan rakyat. Jadi menurut saya, itu akan berhadapan dengan negara Indonesia,” tutur Abdul.

Ia juga meminta agar Habib Rizieq mengklarifikasi kepada masyarakat maksud dari diksi “tsaurah” jika arti yang dimaksud bukanlah kudeta dan revolusi.

“Kalau memang tidak ada keinginan kudeta, nggak ada masalah. Perlu diklarifikasi oleh Habib bahwa itu tidak benar, agar publik Indonesia tidak salah paham,” tandasnya.

(Pss/Pranusa)

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…