Kata ‘Tsaurah’ FPI Tuai Polemik, PKB Minta Habib Rizieq Shihab Klarifikasi

pranusa.id October 17, 2020

Ilustrasi FPI. (Istimewa)

PRANUSA.ID — Rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis pada 13 Oktober lalu ditanggapi sejumlah pihak, salah satunya dari kementerian RI.

“Ya, pulang saja. Tak dilarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangannya, Jumat (16/10/2020).

Dia mengaku tak mempermasalahkan soal rencana Habib Rizieq Shihab yang hendak pulang melakukan ‘tsaurah’ di Indonesia. Menurutnya, revolusi mental juga sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia saat ini.

“Tidak apa-apa juga mau memimpin revolusi. Pemerintah juga kan sedang berusaha melakukan revolusi mental,” ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mempersoalkan penggunaan kata “tsaurah” dalam rilis yang dikeluarkan FPI.

Mengingat sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel sudah menyatakan bahwa “tsaurah” memiliki arti “kudeta” atau “revolusi”.

Abdul Kadir pun mengingatkan bahwa Indonesia tak mengenal sistem penjatuhan pemerintahan di luar batas konstitusi.

“Kita tidak mengenal sistem penjatuhan pemerintahan di luar batas-batas konstitusi. Apalagi kalau itu dalam bentuk kudeta,” tegas Abdul Kadir dalam keterangan terpisah, Jumat (16/10).

Menurutnya, kudeta merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu, siapapun yang melakukan kudeta harus siap menanggung konsekuensi hukum.

“Kalau saya kalau niatnya untuk kudeta atau melawan pemerintahan ya dia akan berhadapan dengan TNI, polisi dan rakyat. Jadi menurut saya, itu akan berhadapan dengan negara Indonesia,” tutur Abdul.

Ia juga meminta agar Habib Rizieq mengklarifikasi kepada masyarakat maksud dari diksi “tsaurah” jika arti yang dimaksud bukanlah kudeta dan revolusi.

“Kalau memang tidak ada keinginan kudeta, nggak ada masalah. Perlu diklarifikasi oleh Habib bahwa itu tidak benar, agar publik Indonesia tidak salah paham,” tandasnya.

(Pss/Pranusa)

Rekomendasi untuk Anda
Berita Lainnya
Bantu Korban Gempa Ende, Polres Ende Salurkan 100 Paket Sembako Kapolda NTT ke Kecamatan Nangapanda
ENDE, PRANUSA.ID — Jajaran Polres Ende Polda Nusa Tenggara Timur…
Refleksi HUT RI ke-81, AMAN Kalbar Sebut Kemerdekaan Belum Dirasakan Sepenuhnya oleh Masyarakat Adat
PONTIANAK, PRANUSA.ID — Pengurus Harian Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara…
Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 Berujung Ricuh di Masjid Raya Baiturrahman Akibat Pengibaran Bendera Bulan Bintang
BANDA ACEH, PRANUSA.ID — Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 yang…
Gempa Magnitudo 7,7 Guncang NTT, Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Tanggap Darurat Cepat
JAKARTA, PRANUSA.ID — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan jajaran…
Gempa Bumi Guncang Ende, Polres Bersama Forkopimda Mendirikan Tenda Darurat di RSUD dan Mapolres
ENDE, PRANUSA.ID — Menanggapi bencana gempa bumi yang mengguncang wilayah…