Ketua DPR Puan Maharani Disindir Massa Buruh
PRANUSA.ID — Hari ini, Rabu (2/10/2019), terjadi aksi unjuk rasa di dekat gedung DPR. Aksi tersebut dilakukan oleh massa buruh yang memiliki sejumlah tuntutan, salah satunya adalah keraguan mereka akan kompetensi Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2019-2024.
Amir Mahfudz dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Kota Bekasi, turut menyuarakan keraguannya.
“Ibu Puan memberikan pidato politik pertama sebagai ketua terpilih. Itu luar biasa dari statement politik pertama dan ke depan. Tapi kita juga mengikuti perkembangan dari netizen atau masyarakat, Ibu Puan ini kompetensinya masih diragukan,” kata Amir, di jalan depan Restoran Pulau Dua, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Keraguan tersebut, bagi Amir, dimulai ketika pidato politik Puan merupakan pidato dalam bentuk teks dan bukan isi pidato.
“Kita lihat pidato politik pertama beliau itu dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk isi pidato, nggak dari hati. Kita khawatir nggak sinkron antara apa yang ada di hati dengan isi teks yang revolusioner tersebut,” tuturnya.
Tidak hanya itu, Amir juga ragu akan keberpihakan Puan kepada kaum buruh.
“Sebagai Menko PMK, beliau setuju dengan kenaikan iuran BPJS. Sedangkan hari ini, saya atau kami, salah satu tuntutannya itu menolak kenaikan iuran BPJS. Sekarang beliau jadi Ketua DPR RI, yang saya khawatirkan tidak sesuai dengan sudut pandang DPR RI dalam mendesain oleh Ibu Puan Maharani,” jelasnya.
Walau begitu, Amir mengatakan bahwa kaum buruh akan menyoroti kinerja Puan sebagai Ketua DPR. Adapun harapannya, DPR akan benar-benar mengayomi kepentingan rakyat, termasuk kaum buruh.
Amir juga menuturkan bahwa Puan menjadi Ketua DPR RI karena politik dinasti.
“Kita tahu, rame lah, kita sebagai masyarakat bersosial juga mengikuti perkembangan sosial. Jadi, Bu Puan dapat rezeki jadi Ketua DPR RI karena politik dinasti. Jadi, itu salah satu alasan kenapa Bu Puan terpilih jadi Ketua DPR RI, di situ kan PDI Perjuangan kursi terbanyak, tetapi selain Bu Puan, ada lagi yang kompetensi,” ujarnya.
Di 100 hari pertama kerja, kata Amir, masyarakat akan melihat bagaimana sepak terjang Puan. Apakah sudah sesuai dengan harapan rakyat? Amir turut berpesan bahwa Puan jangan sampai hanya beretorika.
“Di pidato beliau, kan, DPR akan menjadi rumah rakyat. Tapi kalau begini saja (aksi) kita sudah dihalangi, kita takut itu hanya retorika. Jangan kebanyakan retorika. Udah muak dengan retorika. Sekarang kerja nyata aja, yang mana dalam hal ini, DPR itu bukan hanya milik sekelompok orang atau kepentingan pribadi, tetapi sesuai sumpah janji yang dibacakan kemarin di pelantikan,” jelas Amir.
Lebih lanjut, Amir juga mengatakan bahwa kita tentu tak ingin, hari ini DPR dipimpin Bu Puan atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan seseorang atau hanya satu golongan.
“Kalau bagi kita, golongan investor atau pengusaha, nggak boleh. DPR itu harus melihat semua golongan atau semua masukan dari rakyat untuk nantinya mengambil kesimpulan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan di mana DPR sebagai badan legislatif,” pungkasnya.
Penulis: Cornelia
