PDIP Ingin Ubah RUU HIP Jadi PIP, Demokrat: Kok, Ngotot Banget?

pranusa.id July 3, 2020

Ilustrasi DPR. (Tribun)

PRANUSA.ID — Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengusulkan nama Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila dikembalikan sesuai nomenklatur awal, yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP) pada Sabtu lalu (27/6/2020).

Menurut dia, langkah tersebut untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menanggapi hal itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto mempertanyakan alasan pihak yang bersikukuh ingin meneruskan pembahasan RUU HIP.

“Bukannya merespons pemilik mandat, malah ada wacana mengganti nomenklaturnya dengan RUU PIP, tentu sama saja hanya ganti baju. Ada apa, kok ngotot banget?” kata Bambang, Jumat (3/7/2020).

Menurut dia, seharusnya anggota DPR dan presiden mendengarkan keluhan dan desakan publik yang meminta RUU HIP dibatalkan.

Bambang menyatakan bahwa RUU masih dapat dibatalkan dan ditarik kembali sebelum dibahas oleh DPR dan presiden sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 70 ayat (1).

Bukan hanya Bambang, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud Md juga tidak menyetujui jika pembahasan RUU HIP berlanjut. Mahfud mengatakan ada dua alasan mengapa pemerintah menolak kehadiran RUU HIP.

Pertama, RUU HIP tidak mencantumkan TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atas Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

“Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat,” kata dia saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Hotel Grand Aston, Medan, Kamis (2/7/2020).

Kedua, penolakan terhadap isi RUU yang memeras Pancasila menjadi trisila yang kemudian diperas lagi menjadi ekasila.

“Apakah ada konsep trisila-ekasila itu? Ada. Tetapi itu sejarah, bukan dogma. Sejarah ketika dirumuskan dulu. Isinya idenya ada 5, bisa diperas menjadi tiga, bisa diperas menjadi satu, itu sejarah,” tandas dia.

(Cornelia)

a34a305b-0230-41ea-a533-3e9cf5b7fbca
Berita Lainnya
Akademisi Untan Luncurkan Buku “Emansipasi dan Aksi”, Ungkap Jejak Perjuangan Perempuan Kalbar 1926-1950
PONTIANAK, PRANUSA.ID – Upaya mengisi ruang kosong dalam penulisan sejarah…
Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai…
Kapolri Benarkan Permintaan FBI Dalami Dugaan Penyelundupan Chip Nvidia Lewat Indonesia
JAKARTA, PRANUSA.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenarkan adanya…
Yusril Tegaskan Penentuan Dua Nama Calon Wapres Sepenuhnya Hak Presiden
JAKARTA, PRANUSA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…
Perkuat Gotong Royong Bersama Rakyat, DPD II Golkar Ende Tebar 1.000 Paket Sembako Terjangkau
ENDE, PRANUSA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar…