Ratusan Daerah 3T, Kok IPM Indonesia Masuk Kategori Tinggi?
JAKARTA, Pranusa.id – Indonesia berhasil masuk ke dalam jajaran negara maju di dunia dalam status pembangunan manusia tinggi berdasarkan laporan edisi 30 tahun laporan Human Development Report (HDR) meski masih memiliki 122 daerah yang tergolong 3T yakni terdepan, terluar, dan tertinggal.
Berdasarkan laporan Human Development Report (HDR) The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene yang dirilis oleh United Nations Develioment Program (UNDP), pencapaian ini memang sejarah baru bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Dilansir dari siaran pers yang dirilis oleh UNDP, Sabtu (19/12/2020), Indonesia menduduki peringkat ke 107 dari 189 negara dan wilayah dengan perolehan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,718 per tahun 2019. Peningkatan yang signifikan ini menarik jika dilihat dari perkembangan IPM Indonesia dari tahun 1990 hingga sekarang yaitu sebesar 37,3 persen.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet menyatakan, hasil ini membuktikan Indonesia telah masuk kelompok negara dengan status pembangunan tinggi. Dia pun menyebut prestasi ini adalah hasil dari komitmen nasional yang kuat untuk pembangunan manusia.
“Tentu tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat, khususnya kesehatan dan pendidikan yang diukur oleh IPM,” kata Christopher.
Meskipun laporan ini menyatakan Indonesia memiliki resiliensi menghadapi tantangan global, namun Indonesia masih merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap permasalahan kesenjangan pembangunan, khususnya dari tiga dimensi dasar laporan tahunan Human Development Report (HDR) yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai contoh bahwa masih terdapat 122 daerah yang masuk ke dalam wilayah 3T yaitu daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal dari Sabang hingga Merauke.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Pranusa.id, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 berada pada posisi 70,94. Ada kenaikan 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya yang berada di 70,92. Angka IPM yang berada di rentang 70-80 mengindikasikan bahwa skor Indonesia memang tinggi.
Adapun IPM dari BPS diukur dari tiga dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat, dimensi standar hidup layak, dan dimensi pengetahuan. Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menyampaikan, Indonesia mengalami peningkatan 0,13 tahun atau 0,18 persen dari tahun lalu. Sayangnya, dari sisi standar hidup layak, berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan rata-rata pengeluaran pada tahun ini turun Rp286 ribu atau 2,53 persen dari posisi tahun 2019.
Tak hanya itu, BPS juga menunjukkan lebih dari 50 persen anak-anak usia sekolah yaitu 3 – 19 tahun di Indonesia, tidak mendapatkan akses pendidikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fasilitas dan akses bahan bacaan berkualitas yang belum memadai, hingga minimnya tenaga didik yang terkualifikasi. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI dari 170.647 sekolah dasar di Indonesia, hanya 45,9 persen yang memiliki perpustakaan. Sekitar 92 ribu sekolah dasar tidak memiliki perpustakaan dengan persebaran paling banyak di wilayah Indonesia bagian Timur, seperti Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Dari sektor kesehatan, sepanjang pandemi COVID-19, masih banyak wilayah di bagian Timur Indonesia, seperti Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua, yang masih belum termobilisasi dan mendapat akses kesehatan secara holistik. Selain itu, informasi dan pemahaman masyarakat lokal akan COVID-19 khususnya di wilayah terpinggir masih sangat kurang.
Oleh sebab itu, BPS mengakui pencatatan IPM tinggi jika dilihat dalam skala per provinsi sebenarnya masih terjadi disparitas. Misalnya saja DKI Jakarta sebagai jantung perekonomian nasional menyandang status sangat tinggi dengan angka IPM di atas 80. Selain Jakarta, BPS mencatat ada 22 provinsi di Tanah Air yang menyandang status IPM tinggi antara lain Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Sisanya ada 11 provinsi menyandang status IPM sedang karena skornya berada di rentang 60-70. Provinsi-provinsi ini meliputi Lampung, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Malut, Pabar, Papua.
Ekonom UNDP Indonesia Rima Prama Artha seperti dilansir dari Kompas.com menyatakan, meski Indonesia telah mencapai perbaikan yang cukup signifikan sayangnya masalah kesenjangan memang masih menjadi momok yang belum teratasi. Sebagai contoh, meski partisipasi pendidikan membaik, jumlah yang tercatat masih di bawah 90 persen, yaitu 60 persen. Rima pun menyebut masalah kesenjangan ini terjadi di kawasan yang jauh dari perkotaan. Secara holistik, UNDP berkesimpulan 17,4 persen nilai IPM Indonesia hilang akibat ketimpangan pembangunan antar daerah. Nilai ini menjadi angka yang terbesar di antara negara di kawasan Asia Timur-Pasifik dengan rata-rata nilai sebesar 16,6 persen.
Oleh sebab itu, UNDP menyebut, laporan yang telah dikeluarkan ini perlu menjadi bahan evaluasi dan perhatian khusus untuk memperbaiki pembangunan manusia. Khususnya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengantisipasi ketimpangan baru di masa depan. (Rep. Geani Budiningsih Istira)
