Teras Narang Dorong Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | Pranusa.ID

Teras Narang Dorong Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah


 

PRANUSA.ID — Politik desentralisasi dan otonomi daerah saat ini dalam pelaksanaannya dipandang masih menyisakan banyak tantangan. Hal ini akibat masih belum sinergis dan harmoninya relasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam perimbangan keuangan.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) pada Selasa (29/10) di Jakarta.

Rapat Dengar Pendapat yang membahas Isu-Isu terkait Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah, Pemerintah Daerah serta Antar Daerah ini digelar di ruang rapat Komite I DPD RI Gedung Parlemen Senayan Jakarta.

Komite I DPD RI dalam pandangannya menyebutkan bahwa harmoni hubungan pusat hingga ke desa menjadi penting. Untuk itu masalah perimbangan keuangan mesti diselesaikan dengan arif.

“Kami Komite I melihat harus adanya hubungan harmonis dari pusat sampai ke desa. Dan kuncinya adalah bagaimana masalah perimbangan keuangan itu ada. Masalah yang menjadi perhatian kita mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah harus selalu dibarengi dengan UU Pemda, harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang dari atas ke bawah ini memang berat tapi harus dilakukan,” jelas ketua Komite I Teras Narang.

Berbagai isu strategis termasuk usulan memang menyeruak dalam rapat tersebut. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah misalnya, ada dua hal yang menjadi sorotan. Pertama, isu tata hubungan kewenangan (pembagian kewenangan); dan, kedua, tata hubungan keuangan (perimbangan keuangan) antara Pemerintah Pusat dan daerah otonom.

Dalam catatan dan temuan DPD RI di lapangan, hal tersebut di atas cukup menimbulkan persoalan signifikan di daerah, baik di level pemerintahan Kabupaten, Kota maupun Provinsi.

DPD RI yang merupakan representasi daerah juga berkepentingan untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pimpinan Komite I DPD RI yang juga senator asal Kalimantan Tengah itu mendorong agar pertemuan berkala dengan asosiasi.

“Kami melihat bahwa pertemuan ini harus digelar rutin, paling tidak tiga bulan atau empat bulan sekali guna mendapatkan berbagai input dari penyelenggara pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD), baik di tingkat Provinsi, Kab./Kota, sesuai kewenangan dan fungsi DPD RI dalam melaksanakan pengawasan Pemerintahan Daerah,” pungkas Teras Narang.

Sementara itu Taufan Pawe, Walikota Pare-Pare yang merupakan perwakilan Apeksi pada kesempatan itu memaparkan permasalahan yang dialami hampir seluruh Kepala Daerah seluruh Indonesia. Diantaranya terkait Aparatur Sipil Negara, Implementasi Dana Desa, Dana Kelurahan, serta maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Kepala Daerah.

Taufan pun berpendapat dalam situasi ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus lebih ditingkatkan peran dan fungsinya.

“Masalah di daerah itu banyak, apalagi persoalan OTT kepada Kepala Daerah, saya kira jika APIP berfungsi dengan baik dan para pejabat pembuat komitmen dan lain-lain bekerja sesuai prosedur, itu akan mencegah karena itu menjadi kontrol bagi pelaksanaan keuangan, jika sudah terkontrol saya kira para penegak hukum tidak perlu lagi menjadikan para Kepala Daerah menjadi target penagkapan, kami para Kepala Daerah punya semangat untuk membangun daerah,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga muncul beragam rekomendasi dari APEKSI maupun APKASI. Salah satu usulan yang disampaikan oleh APEKSI mengenai adanya dana kelurahan seperti dana desa di Kabupaten. Sementara APKASI memberikan usulan berkaitan dengan penyesuaian passing grade dalam penerimaan CPNS di daerah agar lebih realistis dengan kondisi daerah yang ada.

Menanggapi beragam masukan terkait isu strategis dan rekomendasi dari asosiasi, Teras Narang pun menyampaikan apresiasinya. Pihaknya berharap agar APEKSI dan APKASI dapat terus berjuang menyuarakan kepentingan masyarakat dan menyampaikan isu strategis, daerah kota maupun daerah kabupaten di Indonesia.

Ia pun mengaku siap bersinergi dengan pemerintahan daerah demi kepentingan rakyat.

“Kami di DPD RI siap bersinergi dalam mencapai tujuan baik ini” tandas Teras Narang.

 

Penulis: Thomas

Berita Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Top