Memasuki Pertengahan Tahun, Realisasi APBD Kalbar 2022 Baru 22,66 Persen
PRANUSA.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengatakan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun 2022 per-17 Juni baru mencapai angka 22,66 persen.
“Melihat data yang ada, perangkat daerah yang realisasinya paling rendah memang ada pada dinas-dinas yang memiliki banyak program fisik atau pembangunan. Contohnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) berada di posisi terendah yakni baru 1,42 persen dan disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diposisi kedua terendah. Realisasi belanja di Dinas PUPR per 17 Juni 2022 baru di angka 4,78 persen,” kata Harisson di Pontianak, Selasa (21/6).
Harisson mengungkapkan, beberapa perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih rendah disebabkan berbagai hal. Diantaranya karena anggaran di perangkat daerah tersebut banyak berupa kegiatan fisik, seperti pengadaan gedung, jalan dan infrastruktur lainnya.
“Yang juga menjadi faktor penghambat adalah terlambatnya petunjuk teknis pelaksanaan dana yang bersumber DAK (Dana Alokasi Khusus), DAK ini terkadang petunjuk teknisnya (juknis) belum keluar, atau keluarnya terlambat sehingga menjadi hambatan dalam mengeksekusi kegiatan kegiatan DAK tersebut,” tuturnya.
Kendala lainnya, kata dia, banyak kegiatan fisik yang perencanaan dan pelaksanaan pengerjaannya dilakukan dalam tahun yang sama. Hal itu yang kemudian membuat dinas teknis membutuhkan waktu cukup lama dalam menyelesaikan pekerjaan, karena ada dua proses pengadaan yang harus dilalui.
“Pertama proses pengadaan perencanaan, lalu yang kedua pengadaan pembangunan fisik. Jadi pertama kita harus melakukan lelang perencanaan dulu, dua tiga bulan dan setelah itu baru kita bisa melaksanakan lelang konstruksi yang tentu saja ini akan menjadi lama dalam kita merealisasikan anggaran,” katanya.
Menurutnya, realisasi anggaran baru bisa dikebut pada triwulan keempat dimana sebagian besar pekerjaan pengadaan selesai.
Faktor lainnya, disebutkan Harisson ada pula beberapa pekerjaan yang sudah selesai dilelang, akan tetapi pemenang lelang tersebut enggan atau tidak mau mencairkan uang muka di awal.
“Itu terjadi karena memang kontraktor pemenang lelang merupakan perusahaan-perusahaan yang bonafit. Sehingga itu juga menghambat pelaksanaan realisasi anggaran,” katanya. *(Antara Kalbar)
