PKS Bela Anies Baswedan soal Pelonggaran PSBB yang Beda dengan Pusat
PRANUSA.ID — Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat PKS DPR RI Netty Prasetiyani menilai keputusan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal adanya syarat yang dipatok dalam pengurangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah tepat.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai keputusan pengurangan PSBB haruslah berdasarkan pendekatan sains dan bukan pendekatan politik.
“Penanganan Covid-19 ini harus menggunakan pendekatan sains. Di beberapa negara yang menang melawan COVID-19 sejauh ini, mereka mengedepankan kebijakan berbasis sains dari sekadar politik,” Netty dilansir dari detik.com, Selasa (19/5/2020).
Dalam kebijakan Anies, ada patokan ketentuan atau standar yang menurut Netty sebelum melonggarkan PSBB dapat menjadi sebuah alternatif solusi.
“Terkait sikap Pemprov DKI yang menentukan standar pelonggaran PSBB, saya rasa kebijakan yang dipilih oleh Pemprov DKI dapat menjadi alternatif pilihan solusi,” ujar dia.
Selain itu, menurut Netty, jika angka peningkatan kasus ada di bawah satu persen selama 10-14 hari berturut-turut atau terjadi penurunan kasus, penurunan pasien baru di ICU dan RS, dan penurunan kasus kematian, dan peningkatan kesembuhan secara signifikan, maka baru akan dikonversi dengan sedikit pelonggaran PSBB.
“Jika tidak bisa diterapkan secara nasional, pelonggaran bisa diberlakukan secara parsial. Jangan hanya menggunakan perkembangan satu atau dua hari saja, karena itu tidak menggambarkan tren pelambatan. Kita tetap harus mewaspadai fenomena second wave. Lebih baik sabar dan berkorban sedikit lebih lama, demi hidup yang lebih baik,” jelas Netty.
Pemaksaan pengurangan PSBB tanpa persiapan dan pencegahan klinis dinilai terlalu berbahaya. Untuk itu, pemerintah diminta untuk tidak gegabah dan pengambilan keputusan pelonggaran PSBB harus berdasarkan pendekatan sains.
“Pemerintah jangan gegabah dengan melonggarkan PSBB tanpa perhitungan dan pertanggungjawaban secara sains. Jika pemerintah terus memaksa melonggarkan PSBB, sedangkan pemerintah tidak memiliki kesiapan pencegahan dan penanganan klinis, maka sama saja pemerintah membawa kepada marabahaya,” tegas Netty.
Sebelumnya, memang kebijakan pemerintah pusat dalam mengkaji pelonggaran PSBB ini berbeda versi dengan kebijakan Anies. Jika Presiden Joko Widodo menunggu waktu yang tepat sambil mempersiapkan skenario pelonggaran PSBB dengan melihat data dan fakta di lapangan, maka menurut Anies, ada ketentuan dalam melaksanakan pelonggaran PSBB, yaitu jika angka penularan virus corona di bawah angka 1.
“Saya tidak bisa katakan berapa hari, berapa minggu, saya rasa tidak ada yang bisa mengatakan itu. Tapi kita percayakan pada pendekatan sains, nih. Para epidemiologis ngitung terus, monitor, begitu angkanya 0,7 atau 0,8, kita sudah mulai lega nih dan pada saat itu kita insya Allah mulai easy, mulai melonggarkan (PSBB),” kata Anies dalam dialog bersama Ben Soebiakto di acara Live Stream Fest Vol 3, Sabtu (16/5/2020).
Saat ini ‘R0’ atau yang mewakili jumlah kasus baru yang bisa timbul dari satu kasus penyakit COVID-19 di Jakarta, menurut Anies, sudah di angka 1. Data ini menunjukkan dalam satu orang menularkan terhadap 1 orang lainnya. Untuk itu, pihaknya akan menunggu penurunan hingga 0,4.
Di sisi lain, Netty mengingatkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan PSBB yang sudah dipilih.
“Pemerintah harus bertanggung jawab dengan kebijakan PSBB yang dipilih. Di saat undang-undang mengamanatkan untuk melakukan karantina kesehatan, mengapa tiba-tiba pemerintah mau melonggarkan PSBB? Padahal belum ada penurunan yang signifikan, justru sebaliknya,” tutur dia.
Meski begitu, menurut Netty, tidak sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah ini akan menjadi penilaian buruk dalam penanggulangan pandemi Covid-19. (Cornelia/Pranusa)
