Komite I DPD RI Sambut Kerja Sama Pengembangan Desa dengan APDESI
PRANUSA.ID — Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambut baik permintaan dukungan pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa yang menjadi bagian dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI). Hal ini disampaikan dalam audiensi pengurus asosiasi tersebut ke pihak Ketua DPD RI, Jumat (24/1/2020) di Jakarta.
“Ketua DPD RI sudah memberikan arahan-arahan berkenaan dengan apa yang harus dilakukan terkait peningkatan kapasitas ini. Kami di Komite I juga ditugaskan dalam rangka untuk melakukan tugas legislasi, tugas pengawasan, dalam rangka untuk penyempurnaan bagaimana desa jauh lebih baik,” ujar Agustin Teras Narang, Ketua Komite I DPD RI.
Teras menyatakan, sesuai dengan amanat dari Ketua DPD RI, pihaknya akan melakukan kordinasi agar setiap anggota DPD RI di masing-masing provinsi dapat menjalin komunikasi dengan APDESI di tingkat provinsi hingga desa.
Lebih jauh Teras pun menyampaikan beberapa agenda di DPD RI terkait pengembangan desa, dimana salah satunya tengah digagas wacana penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia pun meminta masukan dan saran terkait hal ini.
Secara khusus untuk APDESI, ia pun mendorong agar ada program – program pengembangan kapasitas perangkat desa. Terutama dalam tata kelola keuangan hingga pendampingan.
““Memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan peningkatan. Peningkatan disini misalnya dari sisi keuangan, dari sisi pertanggungjawaban, dari sisi pendampingan. Di sini kita sudah berbicara kapasitas dan kualitas” tandasnya.
Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI menyatakan sambutannya untuk permintaan APDESI. Ia mengaku siap menjalankan fungsi pembinaan, namun berkaitan dengan teknis sinergi antar APDESI dan para senator lainnya, akan lebih lanjut dikordinir oleh Komite I DPD RI.
Ketua Umum APDESI, Suhardi Buyung, pun dalam pernyataannya mengaku bahwa masih dibutuhkan pendampingan perangkat desa. Khususnya agar pengelolaan puluhan triliun dana desa dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Atas kesadaran butuhnya sinergi secara independen tanpa intervensi politik praktis, dirinya berharap agar DPD RI melalui anggota-anggotanya di setiap provinsi bersedia menjadi pembina dari desa-desa yang ada di wilayah masing-masing. Semua dimaksudkan agar dana desa yang ada bisa dikelola dengan baik untuk memajukan masyarakat desa, lewat pendampingan. Terlebih agar tak ada perangkat desa yang berujung pada permasalahan hukum.
“Kita meminta juga ketua DPD RI sebagai pembina dari APDESI,” harap Suhardi.
Laporan: Thom Sembiring
