Pemerintah Pertimbangkan Relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pemerintah menyebutkan bahwa mencermati perkembangan global, relaksasi terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski demikian pemerintah tidak dapat memastikan kapan langkah itu dapat ditempuh mengingat pemantauan terhadap perkembangan Covid-19 masih terus dilakukan.
“Kalau lihat peta dunia sekarang, sudah mulai relaksasi, kemarin yang ditutup itu sudah mulai menimbang” ujar Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI, Jumat (08/05/2020).
Mahfud menyebut bahwa bercermin dari Malaysia, Italia dan negara lain di dunia, pembatasan yang terlalu ketat disebut telah menimbulkan persoalan baru. Sehingga opsi terhadap relaksasi itu kemudian mengemuka.
Pemerintah menurutnya memiliki instrumen dalam menghitung kemungkinan tersebut, serta menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Kendati demikian ia sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah akan memperhitungkan semua kondisi sebelum mengambil keputusan.
“Dari hitungan matematis saja. Bisa iya, bisa tidak” ujarnya.
Kendati demikian, berdasarkan asumsi pemerintah yang melakukan penundaan Pilkada dari September 2020 menjadi Desember 2020, terlihat pemerintah memakai asumsi skema optimis.
Dimana pandemi diperkirakan berakhir pada Mei 2020. Meski demikian, pemerintah memiliki skema moderat dimana pandemi diperkirakan berakhir Juni akhir serta skema skeptis dimana pandemi berakhir pada September 2020.
Artinya, pemerintah sendiri memang belum dapat memastikan terkait waktu berakhir pandemi maupun waktu untuk mengambil sikap relaksasi.
Mahfud menyebut wacana ini muncul dari dampak pasca penetapan PSBB yang banyak membuat aktivitas ekonomi melambat.
Banyak juga usulan yang berbeda diterima pemerintah. Hal ini menimbulkan diskusi di kalangan pemerintah yang enggan mengambil keputusan tergesa-gesa.
(Thom Sembiring)
