Lika-Liku Siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh
Program social distancing yang diterapkan pemerintah membawa masyarakat untuk mengerjakan segala sesuatu dari rumah (work from home). Hal ini juga berimplikasi nyata pada dunia pendidikan yang dipaksa mengubah jalur sistem pembelajaran tatap muka menjadi sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sistem pembelajaran tersebut sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Meski PJJ sudah diberlakukan sejak Bulan Maret, namun rupanya masih banyak keluhan dari siswa yang menuntut program tersebut agar lebih mempermudah gerak mereka dalam mengikuti perkembangan model pembelajaran.
Dari terbatasnya akses dan biaya paket data internet yang dimiliki setiap siswa, beban tugas dalam waktu singkat, ketidaksiapan siswa mengikuti program sistem belajar online yang cenderung laju, kemungkinan terhambatnya pengumpulan tugas karena adanya kendala jaringan dan aplikasi yang error, dan akhirnya justru membuat siswa sulit memahami konsep pembelajaran.
Kesulitan tersebut tidak hanya dialami siswa saja, melainkan juga dialami oleh orang tua sebagai pengajar, pembimbing, dan pengarah anak-anaknya. Mereka menemui hambatan dan tantangan tersebut ketika mendadak harus menjadi guru bagi anak di rumah.
Berdasarkan survei daring yang dilakukan laman Gallup pada 24-29 Maret 2020, diketahui bahwa 42 persen orang tua mengaku khawatir akan pendidikan anak mereka selama pandemi. Sementara 33 persen orang tua mengaku tidak terlalu khawatir dan 26 persen lainnya tidak peduli sama sekali.
Rasa khawatir tersebut dibarengi dengan keterbatasan biaya dan pengetahuan yang dimiliki orang tua sehingga mengakibatkan mereka kesulitan dalam menemukan materi ajar daring dengan harga terjangkau dan mentransfer ilmu sebagaimana guru melakukannya di sekolah.
Buktinya, berdasarkan laporan dari survei tersebut, sebanyak 26% orang tua menggunakan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan sekolah anaknya, 16% lain menggunakan materi ajar daring gratis yang tidak terkait dengan sekolah mereka, dan 6% lainnya menggunakan materi ajar digital dari lembaga swasta berbayar yang tidak terkait dengan sekolah mereka.
Hal ini mengakibatkan tetap terjadinya ketimpangan sosial dalam dunia pendidikan. Keluarga yang berkecukupan mampu membiayai anak dalam memperoleh materi ajar daring, sementara yang terjadi bagi keluarga berkekurangan adalah sebaliknya.
Apalagi, mengingat masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dalam jangka waktu yang amat singkat, rasanya wajar bila pusaran ketidakadilan ini terus berlangsung. Alhasil, pembelajaran online justru menjadi kaku dan tidak optimal.
Nadiem Makarim sendiri sebelumnya seolah sudah memperhitungkan tantangan-tantangan tersebut dalam programnya. Untuk itu, ia menganjurkan agar siswa mampu memanfaatkan platform teknologi dan aplikasi pembelajaran daring yang tersedia secara gratis, dan subsidi data yang diberikan operator telekomunikasi secara baik dan bijak.
Meski anjuran Nadiem memang belum menjawab semua permasalahan yang ada, namun pemerintah telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaik dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam tiap kebijakan yang diambil.
Orang tua yang memangku peran sebagai guru dan teladan bagi anak harus bertanggung jawab dalam mendampingi anak tersebut. Baik orang tua dan siswa harus bersama-sama belajar mengoptimalkan PJJ di tengah ketidakefektifan yang ada.
Untuk itu, masyarakat harus belajar beradaptasi dalam setiap pembaruan sistem yang ditetapkan pemerintah. Boleh mengkritik, tetapi jangan menghardik. Boleh bersuara, tetapi jangan memecah-belah.
Sudah saatnya masyarakat membuka mata dan belajar untuk lebih mawas diri dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Jangan berturut-turut menuntut dan terus menyalahkan pemerintah dalam pusaran pandemi Covid-19!
Penulis: Jessica Cornelia Ivanny
